Jakarta –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mendata kembali hunian yang rusak untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Tito menekankan agar pendataan dilakukan secara by name by address untuk rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hilang.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.
“Pemerintah bekerja cepat di bawah perintah Bapak Prabowo. Kita semua bergerak, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, semua bekerja. Dan sebetulnya masih dalam keadaan tanggap darurat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikannya saat acara groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan 103 rumah untuk rakyat korban bencana di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Minggu (21/12/2025).
Berdasarkan pantauan di lapangan, Tito menilai proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Utara secara umum berjalan cepat. Sejumlah akses jalan yang sempat tertutup kini telah kembali terbuka, begitu pula dengan sistem kelistrikan yang mulai pulih.
Tito menjelaskan, bencana di wilayah tersebut didominasi tanah longsor. Kondisi ini menyebabkan banyak hunian rusak hingga hilang dan menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, ia meminta kepastian rekapitulasi data mutakhir agar penanganan bisa dilakukan secara optimal.
“Nah, rusak ringan dan sedang saya minta memang kepada Pak Bupati agar segera direkap by name by address, nama-nama dan lain-lainnya. Supaya enggak salah. Nanti agar direkap, diserahkan kepada provinsi,” imbuhnya.
Tito menjelaskan, masyarakat yang rumahnya rusak ringan hingga sedang akan diusulkan menerima bantuan biaya renovasi. Langkah ini diharapkan mempercepat proses pemulihan sekaligus mengurangi kepadatan di lokasi pengungsian.
“Nah, yang rumah yang berat dan hilang, itu akan didukung penuh oleh pemerintah. Untuk pembangunannya apakah dibangunkan di tempat itu juga? Kalau dianggap rawan, direlokasi,” jelasnya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, lanjut Tito, relokasi akan memanfaatkan tanah milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia memastikan proses pemulihan dilakukan secepat mungkin untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Tito juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dalam mempercepat pemulihan melalui pembangunan hunian tetap di sejumlah daerah.
(anl/ega)
