Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Fakta-fakta OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang sedang hangat diperbincangkan.
Daftar Isi
Jakarta, —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik dugaan korupsi kepala daerah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro menjadi kepala daerah ke-12 yang ditangkap tangan KPK sepanjang tahun ini.
CNNIndonesia.com merangkum sejumlah peristiwa terkait operasi senyap lembaga antirasuah terhadap bupati Anom.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditangkap di Jakarta
Anom bersama empat orang lain yang belum diketahui identitasnya ditangkap tim penindakan KPK di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026.
“Salah satu orang yang diamankan di Jakarta adalah bupati Pemalang yang kemudian tadi malam sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Rabu (29/7).
Sejak dilakukan penangkapan, Anom dan pihak lain tersebut menjalani pemeriksaan intensif hingga Rabu malam.
21 orang diamankan, 12 dibawa ke Jakarta
Dari OTT di Pemalang, Purworejo dan Jakarta, KPK menangkap total 21 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 12 orang diputuskan dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Istri Anom yakni Noor Faizah Maenofie bersama lima orang lain dibawa ke Jakarta dari Pemalang menggunakan bus. Mereka dengan pengawalan personel kepolisian bersenjata tiba pada Rabu malam.
Uang Rp2 miliar
Dalam OTT tersebut, KPK turut menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai.
“Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar, dan tentunya barang bukti-barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan ini,” ucap Budi.
Kasus proyek & jual beli jabatan
Budi mengungkapkan OTT tersebut berkaitan dengan penerimaan Anom selaku bupati terkait proyek-proyek dan jual beli jabatan Sekretaris Daerah.
“Kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan proyek,” kata Budi.
“Selain itu, juga ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang,” lanjutnya.
Gelar perkara
Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak terkait, KPK melakukan gelar perkara atau ekspose hingga Rabu malam.
Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK sudah menetapkan para tersangka yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Lembaga antirasuah akan mengumumkan hal itu termasuk juga kronologi OTT dan konstruksi lengkap perkara dalam konferensi pers Kamis (30/7) siang.
(ryn/fra)
Add
as a preferred
source on Google
