Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Warga AS Bisa Hukum Trump, Ada Potensi Lengser dari Kursi Presiden yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Pemilihan paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat (AS) pada 3 November menjadi ujian besar bagi Presiden Donald Trump. Jika Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas di DPR dan Senat, posisi politik Trump berpotensi tertekan hingga membuka jalan bagi upaya pemakzulan (impeachment).
Tingkat ketidakpopuleran Trump yang masih tinggi menjadi alarm bagi Partai Republik menjelang pemilu. Menurut analis Senat dari Cook Political Report, Jessica Taylor, pemilu paruh waktu pada dasarnya menjadi ajang bagi pemilih untuk memberikan penilaian terhadap presiden yang sedang berkuasa.
“Jika Anda ingin menyuarakan ketidakpuasan terhadap presiden, satu-satunya cara untuk melakukannya dalam pemilihan paruh waktu adalah dengan tidak memilih partainya,” ujarnya, seperti dikutip Reuters, Selasa (8/9/2026).
Survei Reuters/Ipsos menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Trump berada di titik terendah, dengan isu ekonomi dan perang di Iran menjadi sumber utama ketidakpuasan. Tingkat ketidaksetujuan bersih terhadap Trump juga tercatat jauh lebih buruk dibandingkan periode yang sama pada 2018, ketika Demokrat berhasil merebut 40 kursi DPR.
Jika Demokrat mengambil alih DPR, mereka dapat menggunakan kekuasaan mayoritas untuk membuka berbagai penyelidikan terhadap pemerintahan Trump. Para pemimpin Demokrat sebelumnya telah berjanji mengusut dugaan praktik korupsi yang mereka kaitkan dengan Trump.
Dengan mayoritas di DPR, proses menuju pemakzulan juga secara politik akan jauh lebih mudah disetujui.
Situasinya akan menjadi lebih serius jika Demokrat sekaligus menguasai Senat. Dalam sistem AS, DPR memiliki kewenangan mengajukan pasal-pasal pemakzulan, sementara Senat menggelar persidangan untuk menentukan apakah presiden harus diberhentikan.
Artinya, kendali Demokrat atas kedua kamar Kongres akan membuat ancaman terhadap kelangsungan pemerintahan Trump jauh lebih nyata, meski pemberhentian tetap membutuhkan dukungan dua pertiga senator dalam persidangan impeachment.
Trump sendiri pernah menghadapi upaya pemakzulan pada masa jabatan pertamanya. DPR yang ketika itu dikuasai Demokrat menyetujui pasal impeachment pada 2019, tetapi Trump akhirnya dibebaskan oleh Senat pada 2020 karena mayoritas senator Republik menolak menjatuhkannya.
Upaya kedua pemakzulan juga terjadi pada 2021 setelah kerusuhan Capitol, namun kembali mentok di Senat karena dukungan Republik tidak mencukupi untuk mencapai ambang dua pertiga suara.
Persaingan untuk menguasai Kongres kali ini dipengaruhi sejumlah faktor. Di DPR, Partai Republik hanya unggul tipis 218-214 kursi, sementara seluruh 435 kursi akan diperebutkan. Di Senat, sekitar sepertiga dari 100 kursi dipertarungkan, dengan sejumlah negara bagian yang sebelumnya menjadi basis Trump justru masuk dalam persaingan ketat.
Bagi Trump, delapan pekan menuju hari pemungutan suara menjadi periode krusial: jika pemilih menggunakan pemilu paruh waktu untuk menghukum pemerintahannya dan Demokrat merebut kedua kamar Kongres, dua tahun terakhir masa jabatan Trump dapat berubah menjadi pertarungan politik besar yang bahkan kembali mengarah ke pemakzulan.
(tfa/tfa)
