Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai KPK Dalami Aliran Uang Pemerasan Bupati Anom Dipakai Tim Pemenangan Pilkada yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
KPK memeriksa Irfandy Ajidharma, anggota tim pemenangan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro saat Pilkada 2024. KPK mendalami keterangan Irfandy terkait dugaan adanya penggunaan uang hasil pemerasan Bupati Anom untuk tim pemenangnya yang diberi nama tim rumah media.
“Dari tim rumah media, ini juga didalami kaitannya rumah media ini dengan bupati seperti apa, apakah kemudian juga ada aliran uang dari pihak bupati kepada rumah media,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/9/2026).
Penyidik KPK juga memeriksa saksi dari pihak swasta bernama Tri Budi Ambarsari dan Rizky Slamet Apriadi, terkait aliran uang yang diperoleh Anom. Khusus Ambarasi, Budi menyebut sosoknya merupakan wanita yang turut diamankan bersama Anom saat operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saudara TBA, yang juga diamankan dalam peristiwa tangkap tangan bersama bupati di Jakarta. Penyidik mendalami hubungannya seperti apa, apakah kemudian juga ada aliran uang dari bupati kepada Saudara TBA tersebut,” ucapnya.
Dalam pemeriksaan hari ini, KPK juga memanggil istri Anom bernama Noor Faizah Maenofie (NFM). Penyidik memanggilnya karena Noor diduga membantu Anom menyiapkan uang-uang hasil pemerasan yang dilakukan suaminya.
Noor sendiri dalam pemanggilan hari ini tidak hadir. Menurut Budi, pemeriksaan Noor akan dijadwalkan ulang oleh penyidik KPK.
“Dari fakta-fakta yang terungkap pada saat peristiwa tertangkap tangan, uang-uang yang dibawa oleh Bupati ini di antaranya disiapkan oleh istri Bupati. Nah tentu akan didalami uang ini berasal dari mana, disiapkannya dari siapa. Nah semuanya nanti akan didalami soal itu,” ujar Budi.
Selain itu, penyidik KPK juga akan mendalami kesaksian Noor terkait dugaan adanya penerimaan lain yang diperoleh suaminya. Termasuk dari sejumlah pihak swasta.
Budi mengatakan Noor diduga ikut menikmati uang hasil suaminya memeras. Menurutnya, uang hasil pemerasan itu digunakan untuk kebutuhan keluarga mereka.
“Dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan, baik dari dugaan-dugaan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan saksi ataupun temuan dalam penggeledahan, ini memang uang-uang yang didapatkan dari pihak-pihak swasta ataupun pihak di lingkungan Pemkab Pemalang ini di antaranya untuk kebutuhan operasional pribadi Bupati ataupun keluarganya,” ucap Budi.
“Ya oleh karena itu didalami ya kepada istri bupati dugaan penggunaan dari perolehan uang-uang tersebut. Ini kan sangkaan pasalnya 12e dugaan pemerasan dan juga penerimaan lainnya 12B. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Penerimaan 12B ini dari mana saja, dari siapa saja, kepentingannya terkait dengan apa,” sambungnya.
Diketahui, Noor memang dipanggil penyidik KPK hari ini. Pemanggilan ini sebagai saksi terkait kasus pemerasan yang menjerat suaminya.
Sejatinya Noor akan diperiksa dalam perkara Anom dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD dr. M. Ashari. Noor juga selaku Kepala Puskesmas Mulyoharjo.
“Ya (istri Bupati). (Dipanggil sebagai) saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang tahun 2025-2026,” tutur Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Berikut ini daftarnya:
1. Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang
2. Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati
3. Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta
4. Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total yang dikumpulkan sebesar Rp 1,98 miliar.
Uang yang terkumpul itu salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK.
(kuf/fas)
