Jakarta, —
Presiden Venezuela Nicolas Maduro meminta tolong kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengecam Amerika Serikat (AS), buntut tindakan militernya di Karibia.
Dalam sebuah surat yang dibacakan Menteri Luar Negeri Yvan Gil pada Senin (22/12), Maduro menyampaikan aksi militer AS di wilayah Karibia harus dihentikan lantaran telah melanggar hak asasi manusia (HAM).
Maduro menyebut Operation Southern Spear yang dijalankan AS merupakan “intimidasi yang belum pernah terjadi sebelumnya”. Operasi yang mengerahkan pasukan angkatan laut dan udara itu disebut melibatkan kapal selam nuklir yang dikerahkan ke lepas pantai Venezuela.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maduro terutama mengeluhkan operasi AS yang menurutnya telah menargetkan kapal-kapal sipil.
Pemerintah Venezuela menegaskan tindakan AS ini merepresentasikan pelanggaran sistematis dari hukum internasional. Maduro menuding AS tidak mematuhi Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, dan Deklarasi Universal atas HAM.
“Venezuela tidak melakukan tindakan yang membenarkan intimidasi militer semacam ini,” demikian pernyataan Maduro dalam suratnya.
Surat Maduro ini dikirimkan ke PBB saat tekanan dari Presiden AS Donald Trump kian mencekik.
Trump belakangan melancarkan serangan ke kapal-kapal di Karibia dengan dalih operasi untuk memberantas narkoba. Serangan ini telah menewaskan puluhan orang, yang dikecam keras oleh Maduro.
Trump baru-baru ini juga meningkatkan tekanannya dengan memerintahkan blokade total kapal-kapal minyak yang keluar masuk Venezuela. Ia juga mengerahkan pasukan Angkatan Udara ke Ekuador, wilayah yang sangat dekat dengan Venezuela.
“Venezuela sepenuhnya dikepung oleh armada terbesar yang pernah dikumpulkan dalam sejarah Amerika Selatan. Armada ini akan terus membesar dan guncangan yang akan dialami Venezuela akan sangat dahsyat, sampai mereka mengembalikan semua minyak, tanah, dan aset lainnya yang mereka curi dari kita,” tulis Trump di Truth Social.
(blq/dna)
