Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai RI Kebut Koridor Hijau Truk Listrik, Uji Coba Tanjung Priok yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) terus menggodok rencana green freight corridor atau rute logistik khusus bagi armada truk listrik.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Nazib Faizal mengungkap uji coba awal koridor hijau tersebut telah sukses digelar pada rute pelabuhan ke pusat industri, yakni Tanjung Priok menuju Cikarang, menggunakan truk listrik berbobot 100 ton.
Uji coba tersbuet merupakan hasil kolaborasi riset dan pengembangan bersama sejumlah pihak seperti ViriyaENB, WRI Indonesia, dan Drive Electric Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Koridor yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang sudah meneliti dan melakukan R&D ada Tanjung Priok-Cikarang,” ujar Nazib dalam sesi diskusi acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (7/10).
Selain rute Tanjung Priok-Cikarang, pemerintah juga menjajaki skema fleet as a service untuk operasional truk listrik rute Tangerang ke Bandung.
Saat ini, masih ada sejumlah kendala utama dalam penerapan truk listrik logistik di Indonesia.
[Gambas:Youtube]
Pertama, dari segi infrastruktur, sekitar setengah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang ada saat ini masih memiliki daya rendah sebesar 22 kilowatt (kW) atau dibangun untuk mobil.
Padahal, menurut data yang dipaparkan Nazib, 75 persen pengguna mobil listrik mengandalkan pengisian daya di rumah (home charging).
Kedua, SPKLU yang dirancang untuk truk listrik hingga saat ini disebut belum ada. Ketiga, harga unit truk listrik masih tergolong mahal, yakni 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan truk konvensional.
Selain itu, ada ketidaksesuaian antara tenor pembiayaan contohnya 5 tahun dengan estimasi umur baterai misalnya 8 tahun di truk listrik tersebut.
Namun, Nazib menegaskan agar pelaku industri tidak melulu menggantungkan insentif dari negara untuk menyelesaikan persoalan harga dan pembiayaan tersebut.
“Jangan sedikit-sedikit kita minta subsidi ke pemerintah. Kita harus cari inovasi financing yang lebih baru, yang lebih menarik,” ujar Nazib.
Guna mengejar ketertinggalan infrastruktur, Nazib menyoroti pentingnya percepatan pembangunan SPKLU lintas kota maupun di area depo loading-unloading angkutan barang. Pihaknya juga membutuhkan pemetaan data rute dari perusahaan-perusahaan logistik agar penempatan titik SPKLU truk dapat dieksekusi secara optimal.
Kemenko IPK pun akan mengawal ketat pengembangan koridor hijau ini sepanjang 2026-2027, sebelum melangkah ke tahap ekspansi jaringan pada periode berikutnya.
“2028-2029 kita coba ekspansi misalnya sampai Kit Batang di Jawa Tengah atau sampai Semarang. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Kemudian 2030 juga mudah-mudahan makin bertambah nanti network-nya,” ujar Nazib.
(dhz/ins)
