Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai PKS Terima Draft RUU Pencegahan LGBTQ dari MUI, Siap Perjuangkan di DPR yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
DPP PKS bersilaturahmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta. Dalam silaturahmi itu, PKS menerima draf RUU Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ dari MUI.
Pertemuan digelar di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (6/10). Pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (AM).
PKS dan MUI juga membahas mengenai pencegahan LGBTQ. Dia mengatakan keduanya memiliki perhatian besar terhadap penguatan ketahanan keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan pihaknya telah menerima naskah akademik dan draf RUU Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ dari MUI. Dia menyebut PKS akan mendorong pembahasannya melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR.
“Keluarga harus menjadi benteng utama dalam menjaga generasi. Kita menghadapi berbagai permasalahan moral yang semakin serius, khususnya LGBTQ. PKS telah menerima naskah akademik dan draft RUU Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ dari MUI dan insya Allah siap memperjuangkannya di Baleg DPR,” kata Almuzzammil dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
“Penyelesaian persoalan LGBTQ harus proporsional: mencegah dan menghentikan tindakan dan propaganda LGBTQ, sekaligus membuka ruang pembinaan, pendampingan, dan rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan,” tambahnya.
Selain soal LGBTQ, dia mengatakan pertemuan itu juga membahas gagasan RUU Ekonomi Syariah untuk penguatan dari sisi regulasi. Dia mengatakan RUU itu diperlukan sebagai payung hukum yang komprehensif.
“Kita mendiskusikan perlunya omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah sebagai payung hukum yang komprehensif untuk mengintegrasikan berbagai regulasi sektoral yang saat ini masih terfragmentasi,” tambahnya.
Dia mengatakan pertemuan juga membahas mengenai isu Palestina. Dia menekankan solidaritas bangsa Indonesia terhadap Palestina tak boleh padam.
“Solidaritas Indonesia untuk Palestina tidak boleh pernah padam. Ini bukan hanya persoalan agama, tetapi persoalan kemerdekaan, kemanusiaan, dan amanat konstitusi kita yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” tegasnya.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah bersama berbagai pihak yang memberikan beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Palestina di Indonesia. Mendorong pemerintah, parlemen, dan semua komponen bangsa untuk tampil lebih proaktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tambahnya.
(amw/aik)
