Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pakar Soroti Pihak yang Paling Bertanggung Jawab soal Ijazah Gibran yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Pakar politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi turut merespon soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangan putusan, MK juga menyatakan tidak ada bukti bahwa Gibran memiliki ijazah ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Iqbal menyebut persoalan politik yang muncul buntut putusan itu bukan lagi sekadar soal keaslian atau kepalsuan ijazah, melainkan bagaimana persyaratan pendidikan calon wakil presiden diverifikasi pada Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Setelah putusan MK, saya melihat isu ini bukan lagi semata-mata soal ijazah Gibran asli atau palsu. Pertanyaan yang jauh lebih penting sekarang secara politik adalah, kalau dokumen pendidikan itu menjadi syarat pencalonan, lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan syarat tersebut terpenuhi?,” kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (7/10).
Iqbal menilai pernyataan MK yang menyatakan tidak ada dokumen soal ijazah SMA atau sederajat milik Gibran membuat publik wajar untuk mempertanyakan proses yang terjadi sebelumnya.
“Ketika Mahkamah Konstitusi setelah memeriksa bukti dan fakta persidangan justru tidak menemukan dokumen yang meyakinkan sebagai bukti kelulusan setingkat SMA, secara politik publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana proses verifikasi itu dilakukan sejak awal,” ucap dia.
Ia menilai persoalan tersebut tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Gibran secara personal. Namun, institusi yang terlibat dalam proses penyetaraan pendidikan, verifikasi persyaratan pencalonan, hingga pengawasan pemilu juga perlu menjelaskan perannya masing-masing.
“Karena ini menyangkut calon wakil presiden, standar verifikasinya seharusnya sangat ketat. Kalau sekarang muncul pertanyaan atas dokumen dasarnya, maka seluruh rantai verifikasinya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tutur Iqbal.
Sebab, menurut dia, transparansi menjadi penting untuk menjaga kredibilitas sistem dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Cara terbaik menghentikan spekulasi bukan dengan perang opini, tetapi dengan transparansi. Buka dokumen yang digunakan, jelaskan proses penyetaraan dan verifikasinya, sehingga publik bisa menilai apakah persoalannya ada pada dokumen, prosedur, regulasi, atau memang terdapat kelemahan dalam proses verifikasi,” kata Iqbal.
Sebelumnya, MK memutuskan permohonan gugatan keabsahan syarat pendidikan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan pada Pilpres 2024 tak dapat diterima.
Putusan itu dibacakan dalam sidang atas perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (6/10) malam.
“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo.
Perkara ini dimohonkan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.
Dalam persidangan, Denny Indrayana menjelaskan bentuk dokumen yang menjadi syarat pencalonan Gibran hanya surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, bukan bukti kelulusan atau ijazah.
Denny menyebut surat keterangan yang diserahkan ke KPU sebagai syarat pencalonan menyatakan Gibran melaksanakan studi di UTS Insearch, Sydney, Australia.
Surat itu menyatakan pendidikan Gibran setara Grade 12 atau kelas 12 SMA dan setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan Akuntansi. Ia bilang surat tak menunjukkan keterangan yang bersangkutan telah lulus dari sekolah tersebut.
(dis/dal)
