Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete, Polri Sita Uang Rp67,2 M yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Penyidik kepolisian menyita Rp67,2 miliar dari de’Clan Signature dan Koin Money Changer di Jakarta Selatan terkait kasus korupsi dan pencucian uang.
Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan uang miliar rupiah yang disita itu terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.
“Untuk uang yang kita sita SGD3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang US$889.965. Kemudian uang tunai rupiah Rp259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir Rp60 miliar. Ini di lokasi de’Clan,” kata Totok kepada wartawan di lokasi penggeledahan, Rabu (8/7) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kemudian di Money Changer, ada 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar Rp7,2 miliar,” sambungnya.
Totok menerangkan dalam penggeledahan itu pihaknya juga menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang elektronik untuk selanjutnya dilakukan pendalaman.
Dari pantauan CNNIndonesia.com, barang bukti yang disita itu dibawa menggunakan sejumlah koper dan dimasukan ke mobil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Selanjutnya barang bukti itu dibawa ke Polda Metro Jaya dengan mendapat pengawalan dari personel Brimob.
Sebelumnya, Totok mengatakan penggeledahan ini terkait penanganan tiga perkara. Kata dia, penanganan perkara ini dilakukan bersama Polda Metro Jaya dengan mekanisme joint investigation.
“Penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian Asabri tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025,” ucap dia.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dean Macbon menyampaikan penanganan perkara ini berawal dari dua laporan polisi yang diterima.
Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi pada kurun waktu tahun 2020- 2025.
Lalu laporan kedua terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi pada kurun waktu 2020-2025.
“Langkah-langkah yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan upaya di dalam pemenuhan alat bukti di kira-kira delapan lokasi yang kami lakukan penggeledahan,” ujarnya.
(kid/kid)
Add
as a preferred
source on Google
