China Senggol Sekutu Kuat AS di Asia, Beri Hukuman Ini – Publik Pos Update

Jakarta, – Pemerintah China menjatuhkan pembatasan ekspor komoditas mineral kritis ke Jepang. Langkah ini diambil Beijing sebagai bentuk tekanan nyata agar sekutu utama Amerika Serikat (AS) tersebut membatalkan kebijakan yang disebut China sebagai jalur menuju remiliterisasi.

Kementerian Perdagangan China sebelumnya telah memperketat kendali ekspor barang-barang yang berpotensi memiliki aplikasi militer ke Jepang sejak Januari lalu. Kebijakan ini melarang pihak mana pun untuk mentransfer barang-barang dengan fungsi ganda tersebut kepada pengguna akhir militer Jepang, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengaitkan keamanan negaranya dengan Taiwan.

Mengutip Newsweek pada Senin (25/5/2026), pembatasan tersebut kembali diperketat oleh Beijing sebanyak dua kali sepanjang bulan Februari. Meskipun daftar lengkap barang yang terkena dampak tidak dipublikasikan secara komprehensif, sanksi ekspor ini dipastikan mencakup elemen tanah jarang (rare earth) dan mineral kritis lain yang sangat penting untuk pembuatan teknologi canggih.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning memberikan penjelasan resmi mengenai landasan hukum atas keputusan sepihak tersebut dalam sebuah konferensi pers rutin.

“China, sesuai dengan hukum dan peraturan, melarang ekspor barang-barang dengan fungsi ganda untuk pengguna militer dan kegunaan militer Jepang, dengan tujuan menghentikan remiliterisasi dan ambisi nuklir Jepang,” ujar Mao pada hari Senin.

Sebelumnya, dalam pidato di hadapan parlemen pada bulan November, Takaichi memicu kemarahan Beijing setelah mengaitkan pertahanan Jepang dengan Taiwan secara langsung. Dirinya menyatakan bahwa blokade China terhadap pulau yang berpemerintahan sendiri itu akan menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, sehingga memungkinkan Tokyo mengerahkan Pasukan Beladiri untuk membantu pasukan respons AS.

Langkah Beijing merespons pernyataan tersebut memicu gelombang tindakan pembalasan serta retorika anti-Jepang yang memuncak, di mana Tokyo dituduh ingin kembali ke era militerisme Kekaisaran Jepang tahun 1930-an dan 1940-an. Analisis mengenai fenomena pemanfaatan rantai pasok sebagai senjata ini turut dipaparkan oleh Direktur Program Keamanan Mineral Kritis di Center for Strategic and International Studies, Gracelin Baskaran, bersama Associate Fellow program tersebut, Meredith Schwartz.

“Pembatasan tanah jarang oleh China menegaskan bahwa seni mengelola ekonomi kini menjadi elemen sentral dari pencegahan dan pemaksaan, bukan lagi alat periferal,” tulis Baskaran dan Schwartz.

Kedua pakar tersebut menambahkan bahwa Beijing tengah mendemonstrasikan kemampuannya untuk membentuk perilaku sekutu dan dinamika krisis melalui pengaruh rantai pasok, jauh sebelum adanya tindakan militer terhadap Taiwan. Bagi AS, hal ini menandakan bahwa pencegahan terhadap konflik Taiwan tidak bisa hanya mengandalkan postur militer semata, tetapi juga harus memperhitungkan bagaimana tekanan ekonomi dapat membatasi pengambilan keputusan negara sekutu dalam situasi krisis.

Waspada Militerisasi?

Meskipun Pasukan Bela Diri Jepang memiliki kemampuan udara dan laut yang lebih kuat daripada sebagian besar militer dunia, mereka secara hukum dibatasi hanya untuk beroperasi demi membela tanah air Jepang di bawah konstitusi pascaperang yang pasifis. Namun, para pemimpin negara tersebut terus berupaya memperluas peran militer dalam beberapa tahun terakhir demi mengimbangi kekuatan China.

Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe menjadi pelopor yang mendorong kekuatan militer yang sepadan dengan status diplomatik Jepang, sebuah pendekatan yang kini dilanjutkan oleh Takaichi sejak menjabat pada bulan Oktober lalu dengan dukungan mayoritas kuat di parlemen. Anggaran pertahanan negara tersebut kini berada di jalur yang tepat untuk mencapai 2 persen dari PDB, menyamai tolok ukur anggota NATO.

Bahkan pada bulan April, kabinet Takaichi melonggarkan pembatasan ekspor pertahanan yang telah berlaku selama beberapa dekade untuk mengizinkan penjualan senjata mematikan ke negara-negara sahabat. Peningkatan kekuatan militer ini pun memicu kekhawatiran dari Presiden China Xi Jinping yang dilaporkan langsung mengangkat isu ini saat bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Beijing awal bulan ini.

Menurut laporan Financial Times, Xi mengkritik keras peningkatan pengeluaran pertahanan Jepang, sebuah keluhan yang sempat mengejutkan para pejabat AS karena masalah tersebut tidak diidentifikasi sebelumnya sebagai prioritas utama KTT. Menanggapi situasi yang berkembang, Trump langsung melakukan pembicaraan via telepon dengan Tokyo setelah menyelesaikan kunjungan dua harinya di China.

Takaichi mengungkapkan kepada para wartawan mengenai komitmen yang ditegaskan kembali oleh pemimpin AS tersebut terkait hubungan bilateral kedua negara.

“Presiden AS menegaskan kembali aliansi Washington yang teguh dengan Tokyo,” kata Takaichi.

Jepang sendiri merupakan sekutu paling kuat bagi AS di Asia yang menampung sekitar 54.000 tentara AS di 15 pangkalan utama dan lebih dari 100 fasilitas yang lebih kecil. Jepang juga merupakan mata rantai utama dalam rentetan pulau yang membentang ke selatan menuju Kalimantan, yang dianggap sangat penting oleh Pentagon dalam potensi konflik dengan China.

Meskipun mendapat tekanan hebat dari Beijing, Pemerintah Tokyo menegaskan bahwa postur pertahanan negara sama sekali tidak berubah dan tetap berkomitmen pada perdamaian.

“Jepang memiliki kemampuan pertahanan minimum untuk melindungi Jepang, dan apa yang disebutkan oleh China adalah tidak benar. Pada periode pascaperang, Jepang telah menjadi negara yang berorientasi pada perdamaian. Sikap itu akan tetap sama,” tegas Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara dalam konferensi pers reguler pada hari Senin.

Di tengah tekanan sanksi mineral China, Jepang dijadwalkan akan menjamu sekutu penting AS lainnya pada pekan ini, yaitu Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Kunjungan yang dijadwalkan di Tokyo tersebut menjadi kunjungan pertama pemimpin Filipina ke Jepang dalam lebih dari satu dekade.

Marcos dijadwalkan bertemu dengan Takaichi pada hari Kamis untuk membahas isu sentral seputar keamanan pertahanan dan energi, mengingat adanya ketegangan dengan China serta guncangan minyak global akibat perang Iran yang masih berlangsung.

Dominasi Tanah Jarang China

Langkah pembatasan ekspor ini menjadi senjata ampuh karena China memegang kendali hampir memonopoli rantai pasok tanah jarang dunia, termasuk memproduksi lebih dari 90 persen magnet tanah jarang global. Komoditas tersebut merupakan paduan khusus yang penting untuk elektronik modern, mulai dari kendaraan listrik, turbin angin, hingga jet tempur dan rudal berpemandu presisi.

Meskipun produsen Jepang menghasilkan sebagian besar dari sisa 5 hingga 10 persen magnet tersebut, mereka masih sangat bergantung pada China untuk pasokan elemen tanah jarang berat tertentu. Data bea cukai China yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan tidak adanya ekspor galium, bahan semikonduktor utama, maupun tanah jarang berat seperti terbium dan disprosium pada bulan Februari, dengan hanya sedikit pengiriman ytrium oksida yang tercatat.

Ini bukan pertama kalinya Beijing memanfaatkan dominasi tanah jarangnya untuk tujuan strategis, setelah tahun lalu juga menerapkan pembatasan ekspor sebagai respons atas kenaikan tarif AS terhadap barang-barang China. Pola serupa juga pernah terjadi pada tahun 2010 silam, di mana Beijing memberlakukan embargo tidak resmi selama dua bulan atas ekspor tanah jarang ke Jepang setelah penangkapan kapten kapal pukat ikan China oleh Penjaga Pantai Jepang di dekat Kepulauan Senkaku yang disengketakan.

Demi menyelesaikan sengketa yang kian meruncing ini, Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa telah melakukan perjalanan ke Suzhou pada pekan lalu untuk menghadiri pertemuan menteri perdagangan APEC selama dua hari. Akazawa menjadi pejabat tinggi Jepang pertama yang mengunjungi China sejak perselisihan diplomatik ini dimulai.

Meskipun kunjungan tersebut terkesan diabaikan oleh pihak China, Kihara memaparkan kepada wartawan pada hari Senin bahwa menteri perdagangan Jepang sempat mengadakan pertemuan singkat dengan menteri terkait dari China.

“Menteri Akazawa sempat bertemu singkat dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao di sela-sela pertemuan tersebut,” pungkas Kihara, seraya menolak untuk membahas lebih rinci mengenai isi substansi dari percakapan kedua menteri tersebut.

(tps/luc)

Add

as a preferred

source on Google