Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai MenPAN-RB Bicara Peran Strategis Perguruan Tinggi Cetak Talenta Digital yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta – Pendekatan collaborative governance juga membutuhkan peran perguruan tinggi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bukan hanya membangun sistem digital yang terhubung, tetapi juga ekosistem penyiapan dan pengembangan talenta aparatur sipil negara (ASN) yang adaptif terhadap perkembangan dunia digital.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini menjelaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan digital talent ASN.
“Peran pertama adalah penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi masa depan,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Hal itu disampaikan Rini dalam Universitas Padjajaran Talent & Employer Partnership Summit 2026 di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Peran strategis kedua adalah penguatan perguruan tinggi sebagai strategic partner bagi pemerintah. Berikutnya adalah pengembangan collaborative digital talent hub yang mempertemukan dunia akademik dan birokrasi.
Rini menerangkan penguatan kolaborasi juga bisa dilakukan melalui program magang, project collaboration, serta experiential learning.
“Agar mahasiswa dan talenta muda memiliki pengalaman nyata dalam menjawab tantangan sektor publik,” kata Rini.
Rini memandang akademisi sebagai sumber kepemimpinan intelektual yang sangat penting dalam memperkuat birokrasi berbasis bukti. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat untuk menyiapkan future-ready talent dan membangun ASN yang berdaya saing global.
Pada akhirnya, masa depan tata kelola pemerintahan akan bergerak menuju governance yang semakin kolaboratif dan partisipatif. Pemerintah tidak lagi hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi bekerja bersama masyarakat.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan talenta unggul, memperkuat budaya kolaboratif, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif serta berbasis evidence,” tutur Rini.
Rini meyakini bahwa birokrasi masa depan harus adaptif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Birokrasi harus menghadirkan pelayanan yang benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar administrasi di atas meja.
Dunia kampus seperti Unpad tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebab, dunia digital tidak hanya soal kemajuan teknologi.
“Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh manusia-manusia unggul yang mampu bekerja kolaboratif, adaptif, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” tutup Rini.
(akd/ega)
