Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Misbakhun Usul Aset Negara Dikelola Swasta, LMAN Buka Suara yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengkritik pola pengelolaan aset negara oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang kurang optimal. Menurutnya, pengelolaan aset negara seharusnya dapat melibatkan pihak swasta agar lebih optimal.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat terkait laporan kinerja BLU Kementerian Keuangan Tahun 2025, Senin(26/5/2026).
Dalam rapat, Misbakhun mempertanyakan alasan pemerintah memilih untuk mengelola aset secara langsung melalui LMAN. Mulai dari penyewaan properti hingga pemanfaatan aset strategis negara. Padahal, menurutnya aparatur birokrasi pada dasarnya tidak memiliki kompetensi dalam manajemen properti dari segi bisnis.
“Kenapa aset seperti itu nggak dijual disarankan kepada swasta. Terus kita kenapa yang menyetor pajak itu harus Bentuknya LMAN PNBP nya disetorkan kenapa nggak swasta dan kemudian negara,” ujar Misbakhun dalam rapat.
Dirinya menilai, aset-aset yang selama ini dikelola negara berasal dari uang rakyat. Maka dari itu menurutnya, pemanfaatan aset seharusnya juga memberi ruang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengelola secara produktif.
“Yang disita oleh negara aset yang bapak utilisasi Itu pakai uang pajaknya rakyat dan menjadi beban rakyat ketika surat utangnya itu dan semuanya dan kenapa nggak dikembalikan ke rakyat penggunaannya,” ujarnya.
Misbakhun bahkan mengkritik pola utilisasi aset yang dilakukan birokrat, seperti mengelola apartemen sewa hingga melakukan penagihan bulanan kepada penyewa. Menurutnya,hal tersebut bukan fungsi utama birokrasi negara.
“Bayangin Birokrat Bapak suruh nyewain memperbaiki apartemen terus apartemen bapak sewain Terus tiap bulan nagihin orang. Terus Bapak cerita bahwa itu sebuah keberhasilan utilisasi apakah begini konsep kita mengelola negara ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama LMAN Kristijanindyati Puspitasari menjelaskan aset-aset yang dikelola LMAN sebagian besar berasal dari aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), eks Piutang Perbankan Nasional (PPN), hingga aset bermasalah lain yang status hukumnya masih memerlukan penyelesaian pemerintah
.
“Memang aset-aset ini tidak dalam keadaan free and clear, dalam artian ini eks PPN, ex-BLBI, ex-KPK gitu ya Pak. Jadi masih ada hal-hal yang memang harus dibereskan oleh pemerintah,” ujar Kristijanindyati.
Dirinya mengatakan, aset tersebut berstatus barang milik negara (BMN), sehingga pengelolaannya tetap berada di bawah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) dan dijalankan secara operasional oleh LMAN sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
Di sisi lain, pengelolaan aset negara tidak semata soal bisnis, tetapi juga menyangkut penyelesaian persoalan hukum dan pengamanan aset negara yang selama bertahun-tahun dikuasai pihak lain.
LMAN pun melakukan pengamanan aset melalui sertifikasi atas nama pemerintah, Kementerian Keuangan. Setelah aset diamankan, aset tersebut kemudian dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi penerimaan bukan pajak (PNBP).
“LMAN ini ikut membersihkan dari penguasaan okupasi yang sudah bertahun-tahun, kepemilikan negara, sehingga mengapa negara harus turut hadir di situ untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terhadap investasi yang telah kami lakukan dengan melakukan pengamanan aset, mensertifikatkan atas nama pemerintah, Kementerian Keuangan, aset itu kemudian harus menghasilkan kembali, menghasilkan PNBP,” ujarnya.
Dalam paparan, Kristijanindyati menjelaskan realisasi kenaikan PNBP LMAN mencapai 24,5% atau sekitar Rp 940,6 miliar sepanjang tahun 2025 lalu. Secara rinci, kontribusi sebesar Rp 66 miliar dari properti umum dan Rp 875 miliar dari properti kilang.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
