Purbaya Belanja Rp1.082,8 T Sampai April 2026, Buat Apa Saja?

Jakarta, – Realisasi belanja negara tercatat Rp1.082,8 triliun hingga akhir April 2026. Belanja itu naik 34,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sudah setara 28,2% dari total pagu anggaran sepanjang tahun ini.

Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp826 triliun atau meningkat signifikan 51,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja Pemerintah K/L

Peningkatan belanja pemerintah utamanya karena belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp400,5 T atau tumbuh 57,9% yang dipengaruhi pelaksanaan MBG, penyaluran bansos (PBI JKN, Kartu Sembako, PKH, dan KIP Kuliah), pembayaran THR.

Secara rinci, belanja K/L dibagi menjadi belanja pegawai pemerintah yang sejak Januari hingga 30 April 2026 melesat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

” Realisasi belanja KL tumbuh lebih tinggi. Belanja pegawai 24,4%,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, dikutip Rabu (20/5/2026).

Berdasarkan data APBN KITA edisi April 2026, jumlah realisasi belanja pegawai pemerintah sebesar Rp126,9 triliun hingga 30 April 2026. Jumlah tersebut melesat 24,4% dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu sebesar Rp102 triliun.

Lonjakan realisasi belanja pegawai yang terjadi utamanya untuk pengangkatan ASN baru sebanyak 355 ribu orang.

Selanjutnya penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pensiun, dan penerima pensiun. Kemudian akselerasi pembayaran tunjangan pendidik Non PN.

Kenaikan belanja pegawai turut mendorong realisasi belanja kementerian dan lembaga. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L mencapai Rp400,5 triliun periode Januari hingga 30 April 2026 atau naik 26,5% dari rentang yang sama tahun sebelumnya.

Selain belanja pegawai, realisasi belanja lainnya juga naik. Realisasi belanja modal meningkat 43,6% menjadi Rp52,6 triliun.

Peningkatan belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan (pembangunan jaringan & irigasi) melalui Kementerian PU sebesar Rp12,8 triliun, Polri senilai Rp19,5 triliun, Kejaksaan senilai Rp4,0 triliun, dan Kemenhan Rp10,8 triliun.

Sementara belanja bantuan sosial yang naik 30,2% menjadi Rp56,7 triliun. Penyaluran bansos untuk melindungi masyarakat dengan mengutamakan perbaikan data penerima manfaat. Adapun realisasi bansos antara lain, PKH Rp12,9 triliun untuk 9,7 juta KPM, Kartu Sembako Rp16,7 triliun untuk 17,5 juta KPM, PBI JKN Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta jiwa, PIP Rp1,4 triliun untuk 2,9 juta siswa, dan KIP Kuliah Rp8,1 triliun untuk 863,3 ribu mahasiswa.

Kemudian, belanja barang mencapai Rp162,4 triliun atau tumbuh signifikan 130%. Peningkatan belanja barang
utamanya untuk pelaksanaan MBG yang mencapai Rp73,8 triliun.

Belanja Pemerintah non K/L

Selain itu, belanja Non-K/L Rp425,5 T atau naik 45,2% dipengaruhi pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan listrik.

Sementara dari belanja non K/L, belanja subsidi dan kompensasi tersalurkan sebesar Rp153,1 triliun per 30 April 2026, setara 34,4% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun, dari data Kemenkeu, nilai realisasi itu terdiri atas belanja subsidi sebesar Rp74,9 triliun dan belanja kompensasi Rp78,2 triliun.

Besaran realisasi subsidi dan kompensasi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta pembayaran uang muka subsidi pupuk, peningkatan volume bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik.

Purbaya pun menuturkan skema pembayaran subsidi dan kompensasi yang dibayarkan tiap bulan terhadap Pertamina dan PLN berdampak baik pada keuangan keduanya.

“Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kami bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina. Kan sekarang sudah betul Januari-Maret, subsidinya selalu kita bayar penuh dan untuk kompensasinya kita bayar 70%-70% dan itu yang membuat keadaan finansial Pertamina lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” papar Purbaya.

Dengan perbaikan finansial BUMN energi ini, maka Pertamina dapat dengan mudah mengamankan pembelian minyak tambahan, sekalipun dengan harga tinggi.

Jika dirinci lebih lanjut, realisasi belanja subsidi dan kompensasi BBM mencapai 4.704 kilo liter atau tumbuh 8,2% dan LPG 3 Kg 2.152 juta Kg atau naik 3,7% pada akhir 2026. Sementara itu, subsidi listrik mencapai 42,9 juta pelanggan atau tumbuh 2,2%. Kemudian, subsidi pupuk telah mencapai 2,9 juta ton atau naik 25,2% dan subsidi debitur KUR mencapai 1,54 juta penerima.

Realisasi Transfer ke Daerah

Sementara realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp256,8 triliun per 30 April 2026 atau setara 37,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebesar Rp693 triliun.

“TKD yang kami salurkan Rp256,8 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN,” kata Menteri Keuangan Purbaya.

Penyaluran pada bulan April ini didorong oleh DBH, DAU, DAK nonfisik, Dana Otsus, termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera. Sementara itu, sebagian TKD masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.

Dalam tayangan paparan Purbaya, tercatat capaian proses percepatan realisasi dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera. Dari dua tahapan, tahap I disalurkan Rp 4,4 triliun, tanpa syarat salur. Kemudian, tahap II besarannya telah mencapai Rp 3,1 triliun. Penyaluran dilakukan pada Maret 2026, tanpa syarat salur.

Penyaluran tahap III dilakukan pada April 2026. Realisasinya Rp 3,1 triliun, tanpa syarat salur. Dengan percepatan realisasi dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera, realisasi TKD wilayah ini Rp 42,96 triliun atau 48% dari pagu.

Penyaluran tahap III dilakukan pada April 2026. Realisasinya Rp 3,1 triliun, tanpa syarat salur. Dengan percepatan realisasi dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera, realisasi TKD wilayah ini Rp 42,96 triliun atau 48% dari pagu atau lebih tinggi dari rata-rata program.

Rinciannya, tambahan alokasi anggaran TKD 2026 Rp 10,65 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tambahan tersebut sudah disalurkan dengan penyaluran terakhir dilakukan pada bulan April 2026 Rp 3,1 triliun.

Kemenkeu juga memberikan catatan untuk tambahan Otsus Aceh. Dari data terakhir, tambahan Otsus Aceh baru disalurkan tahap I Rp 30,39 miliar (40%), tahap II Rp 22,79 miliar akan disalurkan Mei dan tahap III Rp 22,79 triliun akan disalurkan mulai Juni 2026.

(arj/arj)

Add

as a preferred

source on Google