Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Wapres Tetangga RI Mulai Dimakzulkan Hari Ini, Negara Terbelah yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mulai menghadapi sidang pemakzulan pada Senin (7/7/2026) dalam proses hukum yang diperkirakan tidak hanya menentukan nasib politiknya, tetapi juga menjadi penentu arah pemilihan presiden Filipina pada 2028. Persidangan ini sekaligus memperdalam perpecahan antara dua dinasti politik paling berpengaruh di negara itu, yakni keluarga Duterte dan keluarga Marcos, yang telah memicu gejolak politik hingga ke Senat.
Para analis menilai, terlepas dari putusan akhirnya, faktor terpenting adalah apakah masyarakat memandang proses persidangan berlangsung secara adil atau justru didorong kepentingan politik.
“Jika persidangan ini dipandang bermotif politik atau tidak memiliki kredibilitas, maka keraguan akan tetap membayangi apapun hasil akhirnya,” kata profesor administrasi publik Universitas Makati, Ederson Tapia, dilansir Reuters.
Hingga kini belum dapat dipastikan berapa lama persidangan akan berlangsung. Lamanya proses akan bergantung pada sejumlah faktor, mulai dari sengketa prosedural, jumlah saksi yang dihadirkan, hingga penyampaian alat bukti.
Sebagai perbandingan, sidang pemakzulan terhadap mantan Ketua Mahkamah Agung Filipina pada 2012 berlangsung selama empat bulan. Untuk menjatuhkan vonis bersalah, diperlukan dukungan sedikitnya 16 dari total 24 anggota Senat.
Berbagai survei opini menunjukkan Sara Duterte masih menjadi salah satu kandidat terkuat dalam pemilihan presiden 2028. Namun, apabila dinyatakan bersalah, ambisinya untuk menjadi presiden dapat pupus.
Sebaliknya, Tapia menilai putusan bebas justru dapat memperkuat posisi politik Sara apabila masyarakat menilai proses hukum berjalan secara adil.
“Jika masyarakat menilai prosesnya berlangsung adil, putusan bebas justru dapat memperkuat posisi politiknya,” ujarnya.
Adapun sidang ini merupakan persidangan pemakzulan pertama terhadap seorang wakil presiden dalam sejarah Filipina.
Sara Duterte menghadapi sejumlah tuduhan, antara lain menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara, dan mantan Ketua DPR Filipina.
Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan proses pemakzulan yang dijalaninya merupakan langkah yang bermotif politik.
Menanggapi pembelaan tersebut, juru bicara tim penuntut dari DPR Filipina, Robert “Ace” Barbers, mengatakan tuduhan seperti itu memang sudah diperkirakan.
“Itu memang sudah diduga,” ujarnya. “Kami akan membiarkan bukti-bukti berbicara dengan sendirinya.”
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Filipina, Jean Encinas-Franco, menilai kepercayaan masyarakat hanya dapat terjaga apabila kedua pihak diberi kesempatan yang sama dalam menyampaikan argumentasi.
Ia mengingatkan pengalaman pemakzulan Presiden Joseph Estrada pada 2000, ketika Senat memutuskan untuk tidak membuka bukti penting. Keputusan itu memicu kemarahan publik, menghentikan proses persidangan, dan berujung pada demonstrasi besar-besaran yang akhirnya menggulingkan Estrada dari jabatannya pada Januari 2001.
“Mereka benar-benar harus memastikan bahwa baik pihak penuntut maupun tim pembela diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan argumen mereka, sehingga masyarakat tidak memandang persidangan ini berpihak kepada salah satu kubu,” katanya.
Sementara itu, pengacara Sara Duterte, Michael Poa, menegaskan tim pembela siap membuktikan bahwa seluruh tuduhan terhadap kliennya tidak berdasar. Ia menyebut pihaknya telah mempersiapkan pembelaan untuk menunjukkan bahwa tuduhan tersebut “tidak berdasar.”
Namun Poa belum dapat memastikan apakah Sara Duterte akan hadir langsung pada sidang perdana, mengingat surat panggilan memperbolehkannya diwakili kuasa hukum.
Persidangan ini juga menjadi puncak konflik antara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Sara Duterte.
Keduanya merupakan pewaris dua dinasti politik terbesar di Filipina yang maju sebagai pasangan dalam pemilu 2022 dan berhasil memenangkan pemilihan.
Namun, hubungan keduanya kemudian memburuk dan berkembang menjadi perseteruan politik yang semakin tajam, terutama setelah Rodrigo Duterte ditangkap dan dipindahkan ke tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag pada Maret tahun lalu.
Rodrigo Duterte saat ini menunggu persidangan atas dakwaan pembunuhan yang berkaitan dengan kebijakan “perang melawan narkoba” semasa pemerintahannya.
Mantan Kepala Kepolisian Filipina Ronald “Bato” dela Rosa, yang juga menghadapi dakwaan serupa di ICC, memimpin kepolisian nasional selama sebagian besar operasi tersebut, ketika ribuan tersangka tewas. Keduanya membantah melakukan pelanggaran.
Konflik antara kubu Marcos dan Duterte turut merembet ke Senat sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana para senator akan memberikan suara dalam sidang pemakzulan.
Pada Mei lalu, ketika Senat bersiap menerima dokumen pemakzulan dari DPR, Senator Ronald “Bato” dela Rosa, sekutu dekat Sara Duterte, tiba-tiba muncul kembali di ruang sidang setelah lama tidak terlihat di publik sejak November.
Ia memberikan suara penentu yang mengantarkan Alan Peter Cayetano menjadi Ketua Senat. Cayetano sendiri merupakan pasangan calon wakil presiden Rodrigo Duterte dalam pemilu 2016.
Setelah itu, dela Rosa sempat berlindung di kompleks Senat sebelum meninggalkan lokasi pada dini hari 14 Mei, beberapa jam setelah terjadi kekacauan dan baku tembak di gedung parlemen. Hingga kini keberadaannya tidak diketahui.
Sekitar sebulan kemudian, kelompok senator dari kubu rival berhasil mengumpulkan dukungan yang cukup untuk memilih Senator Sherwin Gatchalian sebagai Ketua Senat.
Meski perebutan kepemimpinan Senat memperlihatkan peta aliansi politik di parlemen, para analis menilai hal itu belum tentu mencerminkan bagaimana para senator akan memberikan suara dalam sidang pemakzulan.
“Proses pemakzulan menciptakan seperangkat insentif dan tanggung jawab konstitusional yang berbeda dibandingkan kontestasi memperebutkan kursi pimpinan Senat maupun dinamika politik koalisi,” kata Tapia.
Â
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
