Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Negara Kaya Minyak ‘Ngamuk’ Digerogoti Koruptor, Sita Aset Rp 17,7 T yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Pemerintah Irak berhasil memulihkan lebih dari US$ 1 miliar (Rp 17,7 triliun) dana publik, aset keuangan, dan real estat sebagai bagian dari kampanye besar-besaran pemberantasan korupsi administratif dan finansial di negaranya.
Mengutip The Arab Weekly, Rabu (2/9/2026), juru bicara pemerintah Irak, Haider al-Aboudi, membeberkan bahwa nilai dana, aset, dan properti yang dipulihkan melalui kampanye tersebut telah melampaui 1,359 triliun dinar Irak atau setara dengan lebih dari US$ 1 miliar.
Kampanye yang dijuluki “Sawlat al-Fajr” (Serangan Fajar) ini secara agresif terus memburu pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam korupsi untuk merampas uang serta aset publik yang diperoleh secara ilegal. Komisi Integritas Federal Irak dilaporkan telah menerima lebih dari 26.000 laporan pengaduan terkait dugaan korupsi.Â
“Korupsi adalah jaring yang sangat mengakar yang menghubungkan uang, struktur administratif, dan pengaruh,” paparnya.
Operasi yang diluncurkan pada 28 Juni dan berkoordinasi dengan Dewan Kehakiman Tertinggi Irak ini menandai dorongan baru dari pemerintahan Perdana Menteri Ali al-Zaidi. Zaidi berupaya keras mengatasi korupsi tidak hanya melalui penangkapan dan penuntutan biasa, tetapi juga dengan melucuti hasil serta properti gelap. Kampanye ini menargetkan lusinan pejabat dan mantan pejabat, anggota parlemen, serta pengusaha secara luas.
Pasukan keamanan terus melakukan penggerebekan di ibu kota Baghdad dan beberapa provinsi lain untuk menyita atau membekukan aset tersangka. Sektor minyak, yang menjadi nyawa penerimaan negara dari ekspor minyak mentah, turut menjadi sasaran utama karena kerentanan finansialnya berdampak langsung pada kemampuan pemerintah membiayai layanan publik.
Pemerintah menyatakan bahwa beberapa penyelidikan didasarkan pada kesaksian mantan wakil menteri perminyakan untuk urusan penyulingan, Adnan al-Jumaili. Jumaili sebelumnya telah ditahan di tengah tuduhan pemborosan dana publik dan manipulasi kontrak yang diduga melanggar hukum setelah ia dipecat dari jabatannya pada 2 Juni lalu.
Dalam menjalankan kampanye ini, Aboudi mendeskripsikan peradilan Irak sebagai penjamin terbesar dari upaya pemberantasan korupsi. Otoritas setempat kini juga berupaya mengalihkan strategi ke arah pencegahan sistemik melalui otomatisasi dan perluasan sistem digital di seluruh lembaga negara guna memangkas kontak langsung antara pejabat dan publik yang kerap memicu suap. Pemerintah juga menerapkan pengawasan di muka terhadap kontrak pengadaan publik utama untuk mendeteksi penyimpangan sebelum dana cair.
Skala pengaduan yang masif menjadi tantangan besar bagi pihak berwenang yang berjanji tidak akan pandang bulu dalam menindak para pelaku. Untuk mendorong partisipasi publik mengawal kasus, pemerintah turut menerapkan Undang-Undang Pelapor.
Kebijakan ini memberikan imbalan finansial menggiurkan hingga 5% dari jumlah uang yang berhasil dipulihkan bagi individu yang informasinya terverifikasi berkontribusi langsung pada pengembalian dana publik yang dicuri. Pencapaian ini dinilai memberikan indikator terukur atas keberhasilan negara menarik kembali sumber daya yang seharusnya dipakai untuk belanja publik.
(tps/tps)
