Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Menteri PU Pastikan Tak Ada Aturan WFH Sekali Seminggu Bagi PNS-nya yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada kebijakan work from home (WFH) bagi jajaran pegawainya. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan peran strategis kementerian dalam penanganan infrastruktur sekaligus respons kebencanaan di berbagai daerah.
“PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana, bersama-sama dengan BNPB dan Basarnas dan BPD. Jadi karena itu kemudian diputuskan kami tidak WFH,’ kata Dody di Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).
Dalam situasi saat ini, Kementerian PU dinilai tidak bisa mengendurkan kehadiran fisik pegawai, terutama karena keterlibatan langsung di lapangan. Koordinasi lintas lembaga juga menjadi faktor krusial yang menuntut kesiapan setiap saat. Meski demikian, pemerintah tetap mencari cara untuk menjaga efisiensi operasional tanpa mengganggu kinerja utama.
“Tapi memang diputuskan kita berusaha kerja dengan secara efektif efisien. Apa yang kita kerjakan setelah jam 5 misalnya, setelah jam 5 listrik kita kurangi sama sekali, AC kita kurangi. Jadi yang memang ruangannya bisa pakai AB, angin brobos, ya pakai AB aja, enggak usah pakai AC,” sebut Dody.
Langkah penghematan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendukung efisiensi anggaran negara. Pengurangan penggunaan listrik dan pendingin ruangan menjadi salah satu cara sederhana yang diterapkan di lingkungan kantor. Kebijakan ini juga tengah dievaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap pengeluaran.
“Jadi mudah-mudahan dengan cara itu walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi yang tetap dapat kita berikan kepada kas negara. Itu hal yang nanti sedang diukur oleh Karobim. Jadi kalau WFH di PU tidak, tidak ada,” ujar Dody.
Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan kehadiran pegawai semakin mendesak. Sejumlah wilayah di Indonesia masih menghadapi bencana seperti banjir dan longsor. Hal ini membuat Kementerian PU harus tetap siaga penuh dalam menjalankan tugasnya.
“Apalagi di daerah, apalagi di tempat-tempat seperti Sumatera, Sumut, Sumbar, wah nggak bisa. Karena saya pasti dapat laporan, Aceh itu masih banjir, dan Sumut juga masih banjir. Kemarin kan ada yang longsor dan ada korban meninggal di Deli Serdang. Jadi kayaknya memang kami, tidak mungkin bagi kami untuk WFH,” ujar Dody.
Pantauan di salah satu Direktorat, yakni Direktorat Jenderal Bina Marga menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan WFH. Pelayanan berlangsung seperti biasa, ketika jam 11.00 WIB, pegawai tetap melayani masyarakat atau perusahaan yang mengajukan perizinan.
“Kita gak ada WFH, jadi normal aja bekerja sampai sore sekitar jam 3,” kata seorang pegawai sebelum jumatan.
(haa/haa)
