Wednesday, November 4, 2026
26.7 C
Indonesia

Listyo Sigit Tersangka, Pemerintah Belum Bahas Pengganti KSP

Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Listyo Sigit Tersangka, Pemerintah Belum Bahas Pengganti KSP yang sedang hangat diperbincangkan.


Jakarta, —

Pemerintah belum membahas pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menyusul penetapan tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra mengatakan untuk sementara pelaksanaan tugas di KSP dapat dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).

“Belum sama sekali (pengganti dibahas), fokus dalam upaya penegakan hukum. Apalagi penetapan sebagai tersangka sudah dilakukan, penahanan sudah dilakukan, maka apa namanya, tentu ada Plt sementara, bisa juga sestama,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11).



ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yusril menilai persoalan pengisian jabatan tersebut bukan hal yang terlalu serius.





“Tapi itu sabar saja lah, itu masalah enggak terlalu serius. Kita tahu bagaimana cara menangani soal-soal seperti ini,” ujarnya.

Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga jenderal tersebut yakni, eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Sementara, satu jenderal lain, dengan inisial SU, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi.

Ketiga tersangka melakukan aksinya selama periode 2025-2026. Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur atau ilegal. Ada beberapa nomor yang dimasukkan ke alat sadap milik Polri tanpa melalui verifikasi, salah satunya nomor telepon Presiden Prabowo.

(yoa/dal)

Sumber

Sedang Hangat

Irma NasDem Desak PPN Pembalut Dihapus: Ini Kebutuhan Dasar Perempuan

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Irma NasDem...

Menteri Maman Ingin Harga Tepung Dikendalikan agar Tak Bebani UMKM

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Menteri Maman...

Pakar Setuju RUU Perampasan Aset Atur Ganti Rugi Korban Investasi Bodong

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pakar Setuju...

Menhan Minta Prajurit Yonif TP Kuasai Kemampuan Tempur-Pembangunan

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Menhan Minta...

KAI Tambah Pemberhentian KA Jarak Jauh di Jatinegara-Bekasi-Cikarang

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai KAI Tambah...

Topik Terbaru

Irma NasDem Desak PPN Pembalut Dihapus: Ini Kebutuhan Dasar Perempuan

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Irma NasDem...

Menteri Maman Ingin Harga Tepung Dikendalikan agar Tak Bebani UMKM

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Menteri Maman...

Pakar Setuju RUU Perampasan Aset Atur Ganti Rugi Korban Investasi Bodong

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pakar Setuju...

Menhan Minta Prajurit Yonif TP Kuasai Kemampuan Tempur-Pembangunan

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Menhan Minta...

KAI Tambah Pemberhentian KA Jarak Jauh di Jatinegara-Bekasi-Cikarang

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai KAI Tambah...

PDIP Puji Keberanian Internal Polri Bongkar Penyadapan Prabowo

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai PDIP Puji...

Korupsi Pasar Ikan Modern Rp5,031 M, Eks Wali Kota Sibolga Ditahan

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Korupsi Pasar...

Revisi Aturan, Pengusaha Mikro Bakal Otomatis Jadi Anggota Kadin

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Revisi Aturan,...
spot_img

Baca Juga

Popular Categories