Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Kemnaker Sebut Pekerja Kena PHK Tembus 40 Ribu Orang Tahun Ini yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia menembus 40 ribu orang tahun ini.
Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya Kemnaker CÂ Heru Widianto merinci tren jumlah pekerja yang terkena PHK pascapandemi Covid-19. Ia menyebut angkanya terus berfluktuasi sejak 2021 hingga memasuki kuartal ketiga tahun 2026.
“Di pasca-Covid itu ya 2021 ada 127 ribu orang yang ter-PHK, terus 2022 ada 25.114 orang, di 2023 ada 64.855, 2024 ada 77.965 ter-PHK, 2025 ada 88 ribu, dan di 2026 ini menjelang angka ke-40 ribu,” ujar Heru dalam acara diskusi bertajuk “Mencari Format Peraturan Ketenagakerjaan yang Melindungi dan Mendukung Daya Saing” di Jakarta Pusat, Kamis (24/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara detail, berdasarkan situs Satu Data Kemnaker, pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat ada 43.805 tenaga kerja ter-PHK yang terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Bila dilihat dari provinsi yang pekerjanya paling banyak ter-PHK, Jawa Barat ada di nomor satu dengan persentase 20,16 persen dari total nasional.
Merespons tingginya angka tersebut, Heru pun menyoroti lonjakan pengajuan klaim JKP. Ia berharap dana jaminan sosial tetap sanggup menanggung beban pembayaran para korban PHK tersebut.
“Angka PHK yang JKP itu saya gak tahu ya nanti ya apakah dana jaminan sosial itu mudah-mudahan mampu dan masih tetap membayarkan dana JKP karena kan iuran ditopang oleh APBN,” ujarnya.
Heru juga mengungkap kecenderungan pekerja yang terkena PHK akan mencairkan dana JKP sekaligus Jaminan Hari Tua (JHT).
Ia turut mengkhawatirkan pola perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang kerap menghabiskan dana tersebut secara impulsif tanpa perencanaan matang.
“Ini yang sebenarnya harus dibenahi di antara kementerian. Kita harus menciptakan wawasan literasi keuangan kepada teman-teman para pekerja buruh di Indonesia,” ujar Heru.
Dalam kesempatan sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam turut mengungkap data pembanding terkait jumlah PHK.
Data tersebut diolah oleh pihak APINDO berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.
Menurut paparan Bob, jumlah tenaga kerja yang berstatus nonaktif akibat PHK selama periode Januari hingga Agustus 2026 justru tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 98.080 orang. Dari jumlah tersebut, klaim JKP akibat PHK tercatat telah menyentuh 54.116 klaim.
(dhz/sfr)
