Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Industri Tekstil Dapat Insentif, Apindo: Jangan Berhenti di Situ! yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Dunia usaha menyambut positif rencana pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai insentif fiskal saja belum cukup untuk mengerek daya saing industri tekstil nasional.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, sejumlah kebijakan yang tengah dikaji pemerintah, mulai dari fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggunaan jasa tenaga kerja alih daya atau outsourcing, percepatan restitusi pajak, hingga rencana menghidupkan kembali tax holiday bagi industri TPT, dapat membantu pelaku usaha.
“Dunia usaha menyambut positif langkah pemerintah untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk rencana pemberian fasilitas PPN atas penggunaan jasa tenaga kerja alih daya (outsourcing), percepatan restitusi pajak, serta kajian pemberian kembali tax holiday bagi industri TPT,” kata Shinta kepada , Senin (28/9/2026).
Menurut dia, industri TPT memiliki posisi strategis karena merupakan sektor padat karya yang berkontribusi terhadap ekspor, penyerapan tenaga kerja, sekaligus basis manufaktur nasional.
“Bagi kami, arah kebijakan ini penting karena TPT merupakan industri padat karya yang memiliki peran strategis terhadap ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan basis manufaktur nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Shinta mengingatkan sejumlah fasilitas tersebut masih dalam tahap pengkajian. Karena itu, dampaknya terhadap industri nantinya akan sangat bergantung pada desain kebijakan hingga implementasinya.
“Namun, perlu dicatat bahwa beberapa fasilitas tersebut masih dalam tahap pengkajian, sehingga efektivitasnya nantinya akan sangat bergantung pada desain, ketepatan sasaran, kemudahan akses, dan kepastian implementasinya,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi industri tekstil. Salah satunya berupa fasilitas PPN terkait penggunaan tenaga kerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 22 September 2026. Airlangga mengatakan karakter pesanan industri tekstil dan garmen yang bersifat musiman membuat perusahaan membutuhkan fleksibilitas tenaga kerja.
“Tadi kami sampaikan bahwa untuk industri tekstil dan garmen membutuhkan variasi untuk menggunakan tenaga kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT), terutama dalam menangani order-order yang season-nya empat musim. Dimana setiap musim tentu demand-nya berbeda. Jadi perlu ada penyesuaian terhadap kebutuhan PKWT,” kata Airlangga.
Shinta menilai fasilitas PPN tersebut relevan karena industri TPT menghadapi pola permintaan yang dinamis. Saat pesanan meningkat, perusahaan perlu menambah kapasitas produksi dan tenaga kerja dalam waktu relatif cepat.
Selain fasilitas PPN, percepatan restitusi pajak juga dinilai penting bagi perusahaan TPT yang berorientasi ekspor. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan arus kas dan kebutuhan modal kerja perusahaan.
Sementara itu, tax holiday dan tax allowance dinilai dapat digunakan untuk mendorong investasi baru maupun reinvestasi, ekspansi kapasitas, serta modernisasi industri.
TPT Mulai Pulih
Shinta mengatakan, insentif fiskal perlu ditempatkan sebagai bagian dari kombinasi kebijakan untuk memperkuat industri TPT, bukan menjadi satu-satunya solusi.
Dia menilai industri TPT saat ini mulai menunjukkan momentum pemulihan. Berdasarkan data Apindo, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36% secara tahunan pada kuartal II-2026.
“Namun, bukan sebagai satu-satunya solusi untuk meningkatkan daya saing. Yang juga perlu kita lihat, industri TPT saat ini mulai menunjukkan momentum pemulihan. Pada kuartal II-2026, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36% secara tahunan,” ujarnya.
Menurut Shinta, momentum tersebut perlu dijaga melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, investasi, dan daya saing. Dengan demikian, insentif yang diberikan tidak sekadar memperbesar manfaat fiskal, tetapi juga menyelesaikan persoalan yang selama ini menghambat industri.
“Karena itu, insentif yang dibutuhkan industri bukan semata-mata insentif yang besar, tetapi insentif yang tepat sasaran, mudah diakses, memberikan kepastian, dan benar-benar menyelesaikan bottleneck yang dihadapi perusahaan,” kata Shinta.
Mesin Tua hingga Pembiayaan
Salah satu agenda yang dinilai penting adalah mempercepat modernisasi mesin dan teknologi. Shinta mengatakan peremajaan mesin membutuhkan dukungan pembiayaan dengan biaya serta tenor yang sesuai dengan karakter investasi industri TPT.
Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang sebelumnya disampaikan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani. Pemerintah akan mendorong perbankan, terutama bank Himbara, agar kembali menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan tekstil, termasuk untuk memperbaiki mesin-mesin yang sudah tua.
Shinta menilai modernisasi mesin bukan hanya persoalan menambah kapasitas produksi.
“Peremajaan mesin tidak hanya berkaitan dengan penambahan kapasitas, tetapi juga produktivitas, efisiensi energi, kualitas produk, kemampuan memenuhi standar, serta kecepatan memenuhi pesanan dari global buyers,” jelasnya.
Selain mesin, Apindo menilai penguatan rantai pasok dan ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting dalam daya saing industri TPT.
Menurut Shinta, industri membutuhkan bahan baku dan barang antara dengan harga, kualitas, serta kontinuitas pasokan yang kompetitif. Karena itu, industri hulu dan rantai pasok domestik perlu diperkuat, khususnya pada bahan baku yang secara ekonomi kompetitif untuk dikembangkan di dalam negeri.
“Harmonisasi kebijakan dari hulu hingga hilir juga menjadi penting karena TPT merupakan satu rantai nilai yang saling terhubung,” katanya.
Dia menilai kebijakan tarif, bahan baku, energi, pembiayaan, kawasan industri, teknologi, hingga akses pasar perlu dirancang secara konsisten agar tidak menciptakan hambatan pada salah satu mata rantai produksi.
Impor Ilegal hingga Perdagangan Tidak Adil
Apindo juga menyoroti pentingnya menciptakan level playing field bagi industri domestik. Shinta meminta pengawasan dan penegakan hukum terhadap impor ilegal maupun praktik perdagangan yang tidak adil terus diperkuat.
“Hal yang tidak kalah penting adalah menciptakan level playing field bagi industri domestik. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap impor ilegal maupun praktik perdagangan yang tidak fair perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Namun, dia menekankan pentingnya membedakan impor barang jadi yang berpotensi mengganggu industri domestik dengan impor bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan industri untuk menjaga daya saing.
“Pada saat yang sama, perlu dibedakan secara jelas antara impor barang jadi yang mengganggu industri domestik dengan impor bahan baku dan bahan penolong yang justru dibutuhkan untuk menjaga daya saing produksi nasional,” tutur Shinta.
Dia juga menilai instrumen trade remedies perlu digunakan secara tepat ketika terdapat praktik perdagangan yang merugikan industri domestik.
Ketenagakerjaan Juga Jadi Kunci
Dari sisi ketenagakerjaan, Shinta menilai keberlangsungan tenaga kerja pada akhirnya sangat berkaitan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan order, produksi, investasi, dan daya saing.
Karakter industri TPT yang sangat dipengaruhi fluktuasi pesanan dan musim membuat perusahaan membutuhkan fleksibilitas dalam menyesuaikan kapasitas produksi. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berjalan bersama perlindungan pekerja dan kepastian hukum.
“Karena itu, selain dukungan fiskal, diperlukan kerangka ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus kepastian hukum dan fleksibilitas yang memadai bagi perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas produksinya secara legal dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Shinta menilai seluruh kebijakan tersebut perlu dijalankan secara bersamaan agar industri TPT dapat meningkatkan daya saing dan mempertahankan lapangan kerja.
“Ke depan, beberapa agenda perlu berjalan secara simultan. Pertama, modernisasi mesin dan teknologi perlu dipercepat. Kedua, industri hulu dan rantai pasok domestik perlu diperkuat. Ketiga, tata kelola perdagangan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal perlu diperkuat. Keempat, akses pembiayaan dan arus kas perusahaan perlu diperbaiki, termasuk melalui percepatan restitusi pajak. Kelima, kepastian dan fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan perlu dijaga. Keenam, akses pasar dan diversifikasi ekspor perlu terus diperluas,” pungkasnya.
(haa/haa)
