Jakarta, —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kebijakan bermasalah hingga bencana alam muncul akibat perilaku koruptif.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam kegiatan Bincang Asik Bangun Integritas (Bisik) Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Direktorat Jejaring Pendidikan KPK di Universitas Janabadra Yogyakarta.
“Perilaku koruptif dampaknya sangat dahsyat. Banyak bencana alam dan persoalan kebijakan yang kita hadapi hari ini tidak lepas dari perilaku koruptif di belakangnya,” ujar Fitroh, Senin (8/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, kondisi itu yang membuat KPK merasa penting untuk melakukan intervensi di sektor pendidikan antikorupsi sebagai benteng perubahan perilaku.
“Penindakan hanya satu bagian karena itu ada yang namanya trisula: pendidikan, pencegahan, penindakan,” tegas dia.
Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa ini memastikan lembaga antirasuah akan terus memperkuat kolaborasi untuk mendorong sistem pendidikan antikorupsi yang efektif.
Termasuk lewat penguatan kurikulum, peningkatan kapasitas dosen, dan perluasan jejaring akademik.
Penguatan itu dipandang penting karena pelaksanaan pendidikan antikorupsi, khususnya di wilayah kampus, belum seragam dan merata serta belum ada indikator baku penilaian. Temuan ini didapat dari hasil evaluasi awal.
“Kami ingin masyarakat melihat bahwa KPK tidak hanya menangkap orang, tetapi juga mengampanyekan dampak korupsi dan memperkuat sistem pendidikan antikorupsi,” pungkasnya.
Agenda Bisik Batas menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai perguruan tinggi, seperti Prof Dr Sumaryati dari Universitas Ahmad Dahlan; Dr Arqom Kuswanjono dari Asosiasi Kelembagaan dan Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Indonesia. Hadir juga Direktur Jejaring Pendidikan KPK Dian Novianthi.
(ryn/dal)
