Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Selain di DPRD, Aksi 21 April Juga Digelar di Kantor Gubernur Kaltim yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Mahasiswa dan sejumlah massa dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa gabungan, Selasa (21/4) ini.
Aksi rakyat Kaltim 21 April itu digelar bukan hanya di depan Kantor DPRD Kaltim, tetapi juga di depan Kantor Gubernur Kaltim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip dari detikKalimantan, mulanya aksi digelar di depan DRPD Kaltim, lalu sekitar pukul 14.00 Wita, massa aksi bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam orasi di depan kantor Gubernur Kaltim, massa meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bertemu mereka hingga memaksa turun dari jabatannya.
Seperti juga di depan DPRDÂ Kaltim, kantor Gubernur Kaltim pun dilapisi barikade kawat berduri. Barikade kawat berduri juga dipasang di rumah dinas GUbernur.
Sebelumnya, dalam aksi di depan DPRD Kaltim, massa sempat memasang spanduk berisikan 3 tuntutan. Spanduk tersebut dipasang di tempat baliho yang sebelumnya menampilkan foto pimpinan DPRD Kaltim serta ucapan Selamat Hari Kartini.
Isi tiga tuntutan aksi rakyat itu adalah mengaudit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, stop praktik KKN di Kaltim, dan mendesak DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara total.
Sementara itu, di kantor Gubernur Kaltim dan rumah jabatan, petugas sudah memasang kawat berduri sejak Senin (20/4).
Pemasangan tersebut sempat menuai kritik dari masyarakat, khususnya disampaikan oleh Ketua Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis (PusHAM-MT) Universitas Mulawarman, Musthafa. Ia menyebut pendekatan tersebut justru memberi kesan represif dalam merespons aksi penyampaian pendapat.
“Tindakan pemasangan kawat berduri ini berlebihan dan secara simbolik menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Musthafa dalam pernyataannya, Senin lalu.
Terkait pemasangan pagar kawat berduri, Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro meminta agar hal itu tidak dibesar-besarkan karena bersifat pencegahan. Ia menegaskan pola pengamanan tetap mengedepankan pendekatan humanis, preemtif, dan preventif.
“Itu untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak ada niat buruk, tidak perlu dipermasalahkan,” tutur Endar.
Baca berita lengkapnya di sini.
(ugo)
Add
as a preferred
source on Google
