Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pengganti Kepala KSP Belum Dibahas yang sedang hangat diperbincangkan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya belum membahas pengganti Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) usai Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Yusril mengatakan pemerintah kini fokus dalam penegakan hukum.
“Belum sama sekali. Ya, fokus dalam upaya penegakan hukum,” kata Yusril kepada wartawan di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusril mengatakan saat ini jabatan Kepala KSP dijalankan oleh Plt. Selain itu, kata dia, jabatan itu juga dijalankan oleh Sestama.
“Apalagi penetapan sebagai tersangka sudah dilakukan, penahanan sudah dilakukan, maka apa namanya, tentu ada Plt sementara, bisa juga Sestama, Sesmennya ya yang untuk menjadi pelaksana tugas,” ucap dia.
Yusril meminta semua pihak untuk bersabar. Pergantian Kepala KSP bukan hal yang terlalu serius.
“Itu sabar saja lah, itu masalah enggak terlalu serius ya. Kita tahu bagaimana cara menangani soal-soal seperti ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Sigit merupakan mantan Kapolri. Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal pada 2025-2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa ada kaitan dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026.
Halaman 2 dari 2
(maa/yld)
