Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai 8 Partai Non-Parlemen Usul Parliamentary Threshold 1%, Akan Diserahkan ke DPR yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Koalisi partai non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 1 persen. Usulan yang tercantum dalam naskah akademik RUU Pemilu setebal 200 halaman akan diserahkan ke DPR.
“Maka GKSR berpendapat parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah,” kata Ketua Umum GKSRSaid Iqbal dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).
GKSR terdiri dari delapan partai non-parlemen, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.Koalisi mengusulkan agar ambang batas parlemen cukup hanya 1 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said mengatakan, GKSR juga mengusulkan perubahan skema verifikasi partai calon peserta pemilu. Pihaknya mengusulkan agar partai pemilik kursi parlemen tak perlu melalui verifikasi administrasi maupun faktual di KPU.
“Untuk partai politik non-parlemen yang sudah pernah di-vermin (verifikasi administrasi) dan verfak (verifikasi faktual) di pemilu sebelumnya, maka cukup di-vermin saja. Dan partai politik yang baru mengikuti peserta pemilu, dilakukan vermin dan verfak,” jelasnya.
|
8 partai non-parlemen mengusulkan ambang batas parlemen 1% dalam RUU Pemilu. (dok.istimewa) Foto: 8 partai non-parlemen mengusulkan ambang batas parlemen 1% dalam RUU Pemilu. (dok.istimewa)
|
Sementara, Sekjen Hanura Beni Ramdani menilai ambang batas parlemen seharusnya di bawah 4 persen sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sehingga 1 persen akan menjadi perjuangan GKSR untuk mudah-mudahan, ya, disetujui juga
oleh partai-partai politik di DPR untuk ditetapkan sebagai parliamentary threshold di pemilu 2029,” jelas Beni.
Beni mengaku partai politik yang tergabung dalam GKSR telah dijadwalkan bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membahas hal ini. Beni mengapresiasi langkah Dasco yang tetap merangkul dan mengakomodir pandangan dari partai-partai non-parlemen.
“Kita sudah mendapatkan info, Pak Dasco, menyiapkan waktu untuk menerima pimpinan partai politik yang bergabung di GKSR. Walaupun, ya, Pak Dasco juga mengatakan bahwa partai-partai parlemen sudah melakukan brainstorming yang kemudian mewacanakan 5 persen,” jelas Beni.
“Sikap Pak Dasco ini harus diapresiasi sebagai seorang negarawan. Walaupun mereka berada di partai yang hari ini berkuasa, ya, bahkan ada di parlemen, tapi tetap memberikan tempat dan ruang untuk kita berdiskusi,” imbuhnya.
(wnv/wnv)
