Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Tanah Negara Disiapkan Jadi Hunian Masyarakat, Begini Konsep Besarnya yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait langsung menyiapkan jurus baru untuk mengejar pembangunan rumah rakyat. Puluhan hektare tanah negara di sejumlah daerah mulai dipetakan untuk dimanfaatkan menjadi kawasan hunian
Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu yang disiapkan adalah pemanfaatan tanah milik negara yang berada di sejumlah lokasi untuk pembangunan rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait konsep Indonesia ASRI, yakni lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.
“Kemarin saya rapat dengan Presiden, kita memang bicarakan soal Indonesia ASRI. Jadi memang Presiden sangat konsen sekali ya, aman, sehat, resik, indah. Dan saya sampaikan kepada Presiden di rapat itu bahwa Presiden itu sudah menyampaikan dan kita sudah lakukan rumah itu bisa dua ya intinya; membangun baru atau renovasi,” kata Maruarar usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/26).
Untuk rumah baru, pemerintah memiliki skema rumah subsidi yang mencakup rumah tapak maupun rumah susun. Pengembangan rumah susun juga mulai digenjot setelah proyek hunian di kawasan Manggarai, Jakarta, mulai berjalan.
Di sisi lain, pemerintah tengah menginventarisasi lahan negara yang dapat dimanfaatkan untuk proyek hunian. Sejumlah kementerian dan BUMN telah dilibatkan, sementara opsi pembiayaan dan pihak yang akan mengerjakan pembangunan masih disiapkan.
“Kemudian kami juga mohon doanya, sudah ditugaskan untuk Danantara sesudah proses hibahnya selesai untuk di Meikarta. Kemudian kami juga sudah mendapatkan dukungan dari dua departemen, yang pertama Menteri Hukum itu ada sekitar 3 hektar ya di Tangerang. Kemudian dari Menteri Komdigi sekitar 40 atau 45 hektar di Depok,” ujar Maruarar.
Skema pembangunan akan disesuaikan dengan karakteristik aset dan proyek. Pemerintah membuka ruang bagi berbagai sumber pembiayaan dan pelaksana, termasuk melalui APBN, BUMN, maupun swasta, dengan regulasi yang sedang dipersiapkan.
“Jadi kita melakukan itu. Skema-skemanya sedang disiapkan oleh Pak Para Dirjen. Jadi kalau tanah negara, nanti yang bangun siapa? Kalau APBN, apakah APBN ya, apakah BUMN, apakah swasta? Nanti sifatnya seperti apa, itu nanti berbagai macam menu kita siapkan,” katanya.
Selain lahan di Tangerang dan Depok, pemerintah juga menyiapkan aset milik PT Kereta Api Indonesia untuk mendukung program tersebut. Pembahasan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah dilakukan terkait proses pemanfaatannya.
Program ini berjalan bersamaan dengan dua jalur utama penyediaan hunian, yakni pembangunan rumah baru dan renovasi rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun ini, BSPS ditargetkan menjangkau sekitar 400.000 rumah, naik signifikan dari 45.000 rumah pada tahun sebelumnya.
“Nah mohon doanya semoga kita melakukan lompatan-lompatan yang jumlahnya besar di tahun ini dan tahun depan. Kenapa? Tanahnya ada di Meikarta 30 hektar, ada di Depok 45 hektar, saya juga dibantu oleh Kementerian Hukum, Pak Maman, itu Menteri Hukum bantu ada sekitar 3 hektar di Tangerang. Nah itulah kita persiapkan regulasinya, Irjen, bagian hukum siapkan regulasi-regulasinya, SDM-nya supaya kita bisa mengelola ini melakukan lompatan-lompatan,” ujar Maruarar.
(arj/arj)
