Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai 7 Kelompok Berpengaruh Satukan Kekuatan, Siap Gulingkan Pemerintahan yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Tujuh kelompok bersenjata di Ethiopia membentuk aliansi baru dengan satu tujuan utama, yakni menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed. Mereka sepakat bekerja sama untuk membentuk pemerintahan transisi yang disebut akan melibatkan berbagai kelompok di Ethiopia.
Pengumuman mengenai pembentukan aliansi disampaikan pada Minggu (20/9/2026). Ketujuh kelompok tersebut mengatakan kerja sama itu diperlukan untuk menghadapi situasi politik dan keamanan yang mereka nilai semakin memburuk.
“Kami telah membentuk aliansi bersama yang disebut Ethiopian Peoples’ Forces Alliance for Survival, yang disingkat sebagai Alliance for Survival,” demikian pernyataan bersama ketujuh kelompok tersebut, dilansir Al Jazeera.
Aliansi itu beranggotakan sejumlah kelompok bersenjata utama yang selama bertahun-tahun terlibat dalam konflik dengan pemerintah federal Ethiopia.
Salah satunya adalah Amhara Fano National Movement, koalisi berbagai faksi Fano yang telah bertempur melawan pasukan pemerintah federal di wilayah Amhara sejak 2023.
Ada pula Tigray People’s Liberation Front (TPLF), kelompok yang pernah mendominasi politik Ethiopia selama hampir tiga dekade sebelum Abiy berkuasa, serta Oromo Liberation Army (OLA), yang telah berkonflik dengan pasukan federal di wilayah Oromia sejak 2018.
Empat kelompok yang lebih kecil melengkapi aliansi tersebut, yakni Ogaden National Liberation Front (ONLF), Afar Revolutionary Democratic Unity Front (Ugugumo), Benishangul Peoples’ Liberation Movement dan Gumuz Peoples’ Democratic Movement.
Seorang sumber yang dekat dengan Fano mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para pemimpin kelompok tersebut telah melakukan pembicaraan untuk membentuk aliansi selama sekitar satu tahun.
Pembentukan aliansi terjadi hanya beberapa pekan setelah kembali pecah bentrokan di wilayah Tigray bagian utara. Konflik tersebut menjadi salah satu pelanggaran paling serius terhadap kesepakatan damai yang dicapai pada 2022 dan memunculkan kekhawatiran bahwa Ethiopia dapat kembali terjerumus ke perang skala penuh.
Konflik bersenjata sendiri masih berlangsung di sejumlah wilayah Ethiopia. Pertempuran telah terjadi di bagian Oromia sejak 2018, sementara wilayah Amhara menghadapi konflik sejak 2023.
Abiy naik ke tampuk kekuasaan pada 2018 dengan menjanjikan reformasi besar-besaran. Pada awal pemerintahannya, ia membebaskan sejumlah jurnalis, aktivis dan tahanan politik lainnya. Pemerintahannya juga mencabut larangan terhadap sejumlah partai politik.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lawan politik dan kelompok hak asasi manusia menuding pemerintah Abiy justru membalikkan berbagai kemajuan tersebut.
Dalam pernyataan pembentukan aliansi, kelompok-kelompok tersebut menuduh pemerintah telah menerapkan “pemerintahan diktator” yang dinilai mendorong Ethiopia menuju perpecahan.
Mereka juga mengatakan pemerintahan transisi yang berlandaskan sebuah piagam akan berupaya mengakhiri berbagai perang, melindungi hak-hak masyarakat dan membuka dialog nasional.
Jaal Marroo, pemimpin militer OLA, mengatakan kepada sebuah stasiun penyiaran lokal pada awal bulan ini bahwa kelompok-kelompok tersebut telah beberapa kali bertemu sebelum akhirnya menyepakati pengumuman pembentukan aliansi.
Sementara itu, pemimpin Fano Zemene Kassie sebelumnya mengungkapkan secara terbuka bahwa kesepakatan telah tercapai. Hal itu disampaikannya dalam wawancara dengan surat kabar Swiss, Le Temps, yang diterbitkan pada 16 Agustus.
Pemerintah Ethiopia sejauh ini belum memberikan komentar publik mengenai pengumuman pembentukan aliansi tersebut.
Fano sendiri memiliki sejarah hubungan yang kompleks dengan pemerintah federal. Kelompok tersebut pernah bertempur bersama pasukan pemerintah melawan pejuang Tigray dalam perang Tigray pada 2020-2022. Konflik tersebut menewaskan ratusan ribu orang.
Perselisihan antara Amhara dan Tigray juga belum sepenuhnya selesai. Kedua pihak sama-sama mengklaim wilayah Tigray Barat, yang saat ini dikelola oleh kelompok nasionalis Amhara sejak perang berakhir.
Akademisi Ethiopia, Eyob Tilahun, mengatakan kepada Al Jazeera pada Minggu bahwa kelompok-kelompok yang sebelumnya bersaing tersebut telah sepakat untuk berdialog dan membangun aliansi demi kepentingan masyarakat.
“Pasukan-pasukan yang bersekutu tersebut meyakini bahwa mereka semua menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka dari pemerintah,” kata Eyob.
Kesepakatan damai yang ditandatangani di Pretoria, Afrika Selatan, pada 2022 sebelumnya mengakhiri perang antara pemerintah federal Ethiopia dan pasukan Tigray. Namun, kesepakatan tersebut belum menyelesaikan sejumlah persoalan, termasuk proses perlucutan senjata dan status hukum TPLF.
Pada pertengahan Juli lalu, TPLF bahkan menyatakan bahwa kesepakatan damai Pretoria 2022 tersebut “secara efektif telah mati”.
Â
(luc/luc)
