Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Wamendagri Bima Arya Minta Para Kepala Daerah Jaga Integritas yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan yang bersih merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker pada Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah dalam rangka HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Kamis (2/7).
Bima mengakui, kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, serta menghadapi perkembangan media digital yang sangat cepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian,” ujar Bima.
Di tengah beragam tantangan, Bima meminta agar kepala daerah tidak mengabaikan integritas dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia berharap para bupati dapat menuntaskan masa jabatannya dengan baik melalui kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, integritas harus diiringi dengan kemampuan menghadirkan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kepala daerah dituntut mengoptimalkan potensi daerah melalui berbagai terobosan, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memetakan karakter-karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik. Daerah dengan karakter transformer didorong meningkatkan kapasitas fiskal, dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten,” katanya.
Lebih lanjut, Bima mendorong pemerintah kabupaten mendukung Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Program itu bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa dalam penguasaan data, perencanaan pembangunan, dan pengembangan potensi desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Bima juga mengajak kepala daerah memperkuat branding daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sport tourism dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berintegritas.
(rea/rir)
Add
as a preferred
source on Google
