Defisit Dijaga di Bawah 3 Persen

Jakarta, —

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam kondisi sehat.

Ia juga menegaskan fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan tidak sedang menuju krisis.

Purbaya menegaskan pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang juga akan dipastikan terus berada pada tingkat yang aman dibandingkan berbagai negara lain.

“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Jumat (3/7).

Terkait berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran.

Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal sehingga pengawasan dan penyempurnaan akan terus dilakukan.

Pemerintah, sambung Purbaya, telah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana agar penggunaan anggaran negara semakin akuntabel.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” ujarnya.

Purbaya menyebut bahwa dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan.

Oleh sebab itu, ia memastikan seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara.

Di sisi lain, ia memastikan reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Purbaya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” pungkasnya.

(ldy/sfr)

Add

as a preferred
source on Google