Jakarta –
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mengatakan sedang melakukan lobby ke PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mendorong instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan HAM dan korupsi, HAM dan pembangunan, juga HAM dan lingkungan.
“Saya lobi-lobi internasional baru pulang dari Jenewa (Swiss), ada dari Australia, dari negara-negara Asia Pasifik, saya lobi untuk dukung Presiden Dewan HAM PBB berikutnya. Begitu kita mendalami Presiden Dewan HAM PBB, maka dia kan mendorong untuk menghasilkan instrumen hukum internasional HAM dan korupsi, HAM dan pembangunan, juga HAM dan lingkungan,” kata Pigai dalam program Blak-blakan detikcom.
Natalius Pigai juga mengatakan, undang-undang yang mengatur HAM di Indonesia perlu direvisi agar lebih relevan dengan keadaan masyarakat saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Draft usulannya sudah disampaikan ke Presiden, tinggal menunggu persetujuan.Jadi hampir semua elemen yang ada di Indonesia berpotensi memunculkan ketidakadilan, untuk itu kita hadirkan peraturan tentang kepatuhan. Jadi jika itu sudah ada, siapapun yang mau melakukan pelanggaran HAM bisa kita rem,” terang Pigai.
Aspek apa saja dari UU HAM yang perlu direvisi menurut Pigai? Saksikan selengkapnya di program Blak-blakan detikcom dalam kanal 20Detik.
(ppy/ppy)
