Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Sengkarut di Selat Hormuz, dari Kartu Truf hingga Ujian Diplomasi Iran yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Selat Hormuz menjadi titik paling krusial dalam negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 18 Juni. Bagi Teheran, jalur pelayaran strategis tersebut merupakan kartu tawar utama dalam perundingan dengan Washington, sehingga perselisihan mengenai pembukaan kembali selat itu diperkirakan akan menjadi isu paling sulit diselesaikan.
Dilansir The Guardian, setiap bagian dari selat selebar sekitar 24 mil itu kini menjadi arena tarik ulur kepentingan antara kedua negara dalam sebuah ujian mengenai keteguhan sikap dan kesabaran diplomatik.
Bagi Iran, berlanjutnya sengketa mengenai Selat Hormuz bukanlah persoalan selama negara itu tetap mempertahankan kendali atas jalur pelayaran tersebut.
Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan AS, perundingan substantif mengenai program nuklir Iran tidak harus dimulai sebelum blokade di Selat Hormuz dicabut. Dalam kesepakatan itu, Iran hanya diwajibkan menggunakan “upaya terbaiknya” untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut.
Kondisi tersebut memberi keuntungan strategis bagi Teheran. Semakin lama blokade berlangsung, semakin dekat pula Amerika Serikat dengan pemilu paruh waktu yang akan menjadi ujian politik bagi Presiden Donald Trump.
Di sisi lain, meskipun pemerintah Iran juga menghadapi tekanan dari masyarakat akibat inflasi yang tinggi, belum ada jadwal pasti kapan tekanan politik domestik tersebut akan mencapai puncaknya.
Iran menerapkan penafsiran maksimal terhadap nota kesepahaman tersebut dengan menegaskan bahwa hanya Teheran yang memiliki kewenangan untuk mencabut blokade Selat Hormuz. Karena sangat menjaga hak tersebut, Iran menolak keterlibatan negara maupun lembaga internasional lain dalam proses pembukaan kembali jalur pelayaran itu.
Sikap tersebut menjadi alasan Iran menolak usulan pembukaan jalur pelayaran alternatif di bagian selatan Selat Hormuz, dekat pantai Oman, yang dikembangkan bersama Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Rencana tersebut muncul setelah jalur utama di tengah selat ditutup akibat keberadaan ranjau laut.
Dalam skema yang diusulkan, akan dibuka dua jalur pelayaran baru. Jalur pertama berada di perairan Oman dan diawasi oleh US Joint Maritime Information Center, sedangkan jalur kedua berada lebih ke utara, dekat wilayah Iran. IMO sempat meyakini bahwa Iran telah menyetujui proposal tersebut.
Namun, kemungkinan terdapat perbedaan sikap di dalam pemerintahan Iran atau terjadi kesalahpahaman dari pihak IMO mengenai tingkat fleksibilitas Teheran.
Situasi berubah setelah Iran menyerang sebuah kapal berbendera Singapura yang melintasi jalur selatan pada Kamis lalu. Insiden tersebut membuat IMO akhirnya membatalkan rencana pembukaan jalur alternatif tersebut.
Kekhawatiran Iran
Bagi Iran, kehilangan kendali atas Selat Hormuz berarti harus kembali ke meja perundingan dengan posisi yang sama seperti sebelum perang dan kehilangan salah satu instrumen strategis terpenting dalam menghadapi Amerika Serikat.
Dalam konferensi pers di Baghdad, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran menolak segala bentuk mekanisme baru di luar yang dijalankan pemerintah Iran.
“Setiap upaya untuk mengadopsi pengaturan baru atau terpisah dari yang saat ini dijalankan oleh Republik Islam hanya akan menyebabkan komplikasi lebih lanjut, penundaan pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatnya ketegangan,” kata Araghchi, dikutip dari The Guardian, Selasa (30/6/2026).
Perselisihan mengenai jalur pelayaran selatan diperkirakan akan menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan di Doha. Namun isu tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari upaya mencari solusi jangka panjang mengenai tata kelola Selat Hormuz.
Oman Siapkan Solusi Jangka Panjang
Selama dua bulan terakhir, Oman menyusun rancangan pengelolaan Selat Hormuz yang disusun secara rinci berdasarkan hukum internasional sekaligus diharapkan dapat diterima Iran.
Namun posisi Oman sebagai negara netral membuat Muscat berada dalam situasi diplomatik yang rumit. Apabila Oman mengabaikan keberatan Iran, peluang Teheran menerima proposal tersebut akan makin kecil.
Sebaliknya, apabila Oman tidak mengambil inisiatif membantu operasi kemanusiaan untuk membebaskan ribuan pelaut yang masih terjebak akibat blokade, maka peluang rencana Oman diterima kawasan maupun PBB akan ikut menurun. Kondisi itu juga meningkatkan kemungkinan Amerika Serikat kembali melancarkan operasi militer secara penuh.
Meski demikian, fakta bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menggelar pembicaraan bersama Menteri Negara Urusan Luar Negeri Oman Abdulaziz al-Hinai di Muscat dipandang sebagai pengakuan tersirat dari Teheran bahwa masa depan pengelolaan Selat Hormuz tidak sepenuhnya dapat diputuskan Iran sendiri.
Dalam proposalnya, Oman berupaya membangun sistem pengelolaan yang memungkinkan negara-negara pesisir memperoleh manfaat ekonomi dari kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Namun pemasukan tersebut diupayakan berasal dari kontribusi sukarela maupun pembayaran atas layanan navigasi tertentu oleh kelompok perdagangan, kapal, atau negara pengguna, bukan berupa tarif melintas.
Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi pun menjelaskan pendekatan tersebut.
“Kami tidak mendukung penerapan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz karena hal itu dilarang berdasarkan hukum internasional. Sebaliknya, biaya layanan adalah sesuatu yang sah, dan pembahasan mengenai hal tersebut sedang berlangsung dengan pihak Iran,” ujarnya.
Perbedaan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.
Pasal 26 Konvensi Hukum Laut secara tegas melarang pungutan hanya untuk hak melintas di selat internasional. Namun Pasal 43 memperbolehkan negara pengguna dan negara yang berbatasan dengan selat bekerja sama membiayai penyediaan layanan maritim, termasuk pelayanan pelabuhan maupun layanan navigasi lainnya.
Isu tersebut diperkirakan turut dibahas Sultan Oman dalam pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin.
Secara teori, Macron bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah menyiapkan satuan tugas angkatan laut untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Namun Sultan Oman diyakini akan berpendapat bahwa apabila negara-negara Barat menerima proposal Muscat, maka pengerahan kekuatan militer tersebut tidak lagi diperlukan.
Â
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
