PERHUMAS Soroti Etika dan Integritas Sebagai Landasan Regenerasi Humas

Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan perilaku publik di ruang digital, praktisi humas dituntut mampu membangun kepercayaan, membaca konteks, dan memastikan komunikasi yang dilakukan berdampak nyata.

Isu itu diangkat dalam PEMUDA 2026 – Ruang Humas Muda sebagai bagian dari rangkaian acara hari kedua Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 di Solo, Jawa Tengah, Minggu (18/10).

Mengusung tema “Humas sebagai Daya Bangsa – Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”, forum ini menyoroti peran generasi humas muda dalam menjaga reputasi dan menjawab tantangan komunikasi yang terus berkembang.

Ketua Umum PERHUMAS, Boy Kelana Soebroto menyatakan, regenerasi profesi humas perlu disertai pewarisan nilai, etika, dan standar profesional.

Dalam praktiknya, tantangan membangun kepercayaan semakin kompleks di era digital dan media sosial. Tingginya angka keterlibatan (engagement) dan viralitas suatu konten tidak selalu mencerminkan pengaruh yang berarti bagi masyarakat.

“Generasi senior tidak cukup mewariskan panggung. Yang harus terus mengalir adalah standar, etika, keberanian berpikir, dan tanggung jawab profesi,” kata Boy dalam sambutannya.

Co-Founder Total Politik, Budi Adiputro dan Arie Putramenyoroti pentingnya mendorong keterlibatan publik yang bermakna di ruang digital.

Bagi keduanya, komunikasi tidak seharusnya berhenti pada penyampaian informasi secara satu arah, tetapi perlu membuka ruang partisipasi masyarakat.

Pandangan itu sejalan dengan pendapat kreator konten lingkungan Jerhemy Owen yang menekankan bahwa viralitas hanya langkah awal mendorong perubahan. Perhatian publik perlu diarahkan menjadi tindakan yang memberikan manfaat nyata.

“Dampak baru terjadi ketika perhatian diterjemahkan menjadi perubahan perilaku dan aksi nyata,” kata Jerhemy.

CEO & Founder JEJAKIN, Arfan Arlanda menambahkan, upaya itu perlu disertai pengukuran yang jelas. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi tidak berhenti pada seberapa luas pesan tersebar, tetapi juga sejauh mana perubahan yang dihasilkan dapat dibuktikan.

Prinsip serupa berlaku ketika organisasi menghadapi kesalahan atau krisis yang berpotensi merusak reputasi. Pada situasi itu, kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan melalui klarifikasi, tetapi membutuhkan konsistensi antara pesan yang disampaikan dan tindakan yang dilakukan.

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat PERHUMAS, Direktur Operasional ITDC, sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Reza Warokka, mencontohkan pengelolaan reputasi destinasi The Mandalika yang membutuhkan konsistensi informasi, kesiapan operasional, serta pengalaman nyata pengunjung.

“Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui promosi dan citra positif, melainkan juga konsistensi informasi, kesiapan operasional, koordinasi pemangku kepentingan, dan pengalaman nyata pengunjung,” kata Troy.

Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Blue Bird Tbk, Sekar Adisty Prabandari, mengingatkan pentingnya respons yang transparan dan empatik, disertai perbaikan layanan.

Menurutnya, keduanya menggarisbawahi bahwa reputasi institusi dibentuk bukan hanya oleh cara organisasi berbicara, melainkan juga oleh bagaimana organisasi bertindak dan bertanggung jawab.

Selain tantangan komunikasi digital dan pengelolaan krisis, keberlanjutan profesi humas juga bergantung pada kesiapan generasi muda mengambil peran kepemimpinan.

Ketua PERHUMAS Muda Jakarta Raya 2024-2025, Andi Raviali Ramadhan, menilai estafet kepemimpinan perlu dimaknai sebagai proses meneruskan nilai dan tanggung jawab profesi, bukan pergantian generasi semata

Executive Director LSPR Institute of Communication and Business, Ghina Amani Kemal Gani, menyatakan bahwa reputasi yang telah dibangun tidak dapat menjadi jaminan untuk masa depan. Organisasi tetap perlu merawat reputasinya melalui keputusan yang bertanggung jawab dan keberanian beradaptasi.

“Estafet kepemimpinan berarti menjaga fondasi yang telah dibangun sekaligus memastikan warisan tersebut tetap relevan bagi generasi berikutnya,” kata Ghina.

Dalam konteks yang sama, kemampuan memahami kecerdasan buatan (AI literacy), membaca data (data literacy), dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etis menjadi bekal penting bagi humas muda.

Ketiganya diyakini diperlukan agar praktisi mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan akurasi informasi dan tanggung jawab kepada publik.

Kemampuan mengolah informasi menjadi pesan yang bermakna juga disorot dalam sesi aktivasi bersama jurnalis data Katadata.co.id, Reza Aji Pratama, dan Lead of Design Team Katadata Creative Studio, Muhamad Yana.

Pada sesi itu, peserta diajak mengolah data menjadi narasi dan visual komunikasi dengan tetap mempertahankan konteks serta akurasi informasi. Sementara, bentuk visual dapat diposisikan sebagai pendukung agar publik memahami data tanpa mengubah makna di dalamnya.

“Angka baru bernilai komunikasi ketika diberi konteks dan konsekuensi yang dipahami manusia,” ujar Reza.

Berbagai perspektif yang muncul dalam PEMUDA 2026 – Ruang Humas Muda menyepakati bahwa humas turut bertanggung jawab memastikan pesan dipahami secara tepat, tanggap dengan kebutuhan publik, dan menjaga konsistensi antara komunikasi dengan tindakan organisasi.

(rea/rir)