Jakarta, —
Pemerintah akan menggratiskan biaya mengurus dokumen yang hilang bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra.
Mulanya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan biaya mengurus dokumen yang hilang bagi warga terdampak banjir-longsor digratiskan.
Ia menyebut banyak dokumen penting masyarakat seperti KTP, ijazah, sertifikat tanah, hingga dokumen kepemilikan kendaraan yang hilang imbas bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud, Dasmen, kemudian STNK-BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR-BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” kata Tito dalam ratas bersama Presiden Prabowo Subianto, Aceh, Minggu (7/12) malam.
“Oke, nanti dihitung semua,” jawab Prabowo.
Pada saat yang sama, Prabowo menyebut akan mengalokasikan masing-masing Rp4 miliar bagi 52 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh.
Jumlah itu lebih besar dua kali lipat dari usulan Tito sebesar Rp2 miliar.
“Untuk 52 kabupaten kota ya? Baik segera ya. Mendagri, anda minta Rp2 miliar per kabupaten, saya kasih Rp4 miliar,” kata Prabowo.
Tito mengungkap kepala daerah sebetulnya memiliki anggaran tak terduga sebesar Rp34 miliar, namun anggaran itu menipis karena memasuki akhir tahun. Bahkan Tito menyebut ada Pemda yang hanya memiliki sisa dana Rp75 juta.
Selain kabupaten/kota, Prabowo menyebut pemerintah pusat juga akam mengalokasikan dana masing-masing Rp20 miliar untuk Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Untuk provinsi nanti dihitung, yang paling berat mana? Kirim 20 M. Nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Sumut ada? Hadir semua ya. Pokoknya kita bantu,” katanya.
(mnf/isn)
