Norwegia Guyur Indonesia Dana Iklim Tambahan Rp1,8 Triliun

Pemerintah Norwegia menambah pendanaan iklim untuk Indonesia sebesar US$100 juta atau sekitar Rp1,8 triliun (asumsi kurs Rp18.235 per dolar AS). Tambahan dana tersebut diberikan sebagai apresiasi atas capaian penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan selama periode 2020-2023.

Pengumuman tambahan pendanaan itu disampaikan dalam pertemuan bilateral Indonesia-Norwegia di Paviliun Indonesia, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11).

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyambut baik tambahan kontribusi tersebut. Menurutnya, dukungan itu mencerminkan kepercayaan dan komitmen kedua negara dalam mendorong aksi iklim berkelanjutan.

“Pada kesempatan ini, kami menyambut baik pengumuman tambahan kontribusi sebesar US$100 juta dari Norwegia sebagai kontribusi kelima dalam kemitraan ini. Dukungan yang berlanjut ini mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kita untuk mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim yang berkelanjutan,” ujar Hashim.

Hashim mengatakan dukungan pendanaan internasional menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat perlindungan hutan dan pengendalian perubahan iklim. Menurutnya, negara-negara pemilik hutan tropis perlu mendapatkan dukungan pendanaan yang adil karena turut memberikan manfaat ekologis bagi dunia.

Ia menegaskan perlindungan hutan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi masyarakat, menjaga ketahanan air dan pangan, serta memperkuat ketahanan nasional. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan,” tutur Hashim.

Pemerintah Norwegia memberikan kontribusi US$100 juta melalui skema Results-Based Contribution (RBC) tahap kelima dengan nilai pembayaran US$10 per ton setara karbon dioksida (CO2e). Tarif tersebut naik dua kali lipat dibandingkan empat tahap sebelumnya yang menggunakan nilai US$5 per ton CO2e.

Sebelumnya, Indonesia telah menerima total US$216 juta melalui empat tahap kontribusi Norwegia atas penurunan emisi yang terverifikasi untuk periode 2016-2017 hingga 2019-2020.

Selain kerja sama pendanaan dengan Norwegia, Indonesia juga mendorong mekanisme pembiayaan global melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Sebagai anggota Dewan TFFF, Indonesia berkomitmen mendorong tata kelola pendanaan yang transparan dan tetap menghormati prioritas pembangunan masing-masing negara.

Indonesia telah menyatakan komitmen investasi sebesar US$1 miliar untuk mekanisme pembiayaan tersebut. Pemerintah juga menyatakan siap merealisasikan komitmen itu seiring dengan langkah kontribusi Brasil.

Di sisi lain, Indonesia mendorong pengembangan pasar karbon dengan standar integritas tinggi. Meski demikian, mekanisme pasar karbon diharapkan hanya menjadi pelengkap dan tidak menggantikan kewajiban negara-negara maju untuk menyediakan pendanaan publik bagi penanganan perubahan iklim.

Dari sisi perlindungan hutan, pemerintah terus menjalankan target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program ini diarahkan untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui perlindungan hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta restorasi ekosistem gambut dan mangrove.

Upaya perlindungan hutan juga diperkuat melalui program perhutanan sosial. Hingga kini, program tersebut telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada sekitar 1,4 juta keluarga.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan peningkatan jumlah personel penjaga hutan dan petugas pemadam kebakaran dari sebelumnya 5.000 menjadi 70.000 orang. Penambahan personel tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan dan konservasi di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan pencapaian target kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) membutuhkan aksi terkoordinasi lintas sektor.

Menurutnya, sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki peran penting dalam upaya tersebut, antara lain melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan gambut dan mangrove, pemulihan ekosistem, serta pencegahan kebakaran.

KLH/BPLH juga berperan menjaga integritas pencapaian NDC melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyelarasan hasil mitigasi sektoral dengan target nasional, serta peningkatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV).

Indonesia turut menegaskan bahwa pembayaran berbasis hasil harus selaras dengan kerangka Nilai Ekonomi Karbon nasional, target NDC, pengaturan MRV, serta Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Pencatatan dan penghitungan yang terintegrasi diperlukan untuk mencegah penghitungan ganda atau double counting.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mencontohkan peran Masyarakat Peduli Api dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pengetahuan dan keterlibatan warga setempat turut membantu menjaga kawasan hutan.

“Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka,” tutur Rohmat.

Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland mengapresiasi capaian Indonesia dalam perlindungan hutan.

“Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan,” ujarnya.

(lau/tis)