Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Komnas HAM Ikut Investigasi Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginvestigasi dan meminta informasi dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) Yosef Lede terhadap mahasiswi berinisial RWM (21).
Berdasarkan laporan di kepolisian, kasus tersebut terjadi di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, pada Rabu (11/11) lalu. RWM mengaku diperkosa sebanyak dua kali di waktu yang berbeda.
“Saat ini kami tengah turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan meminta sejumlah informasi kepada para pihak. Tim saya sudah turun untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait rangkaian kasus tersebut. Nanti saya nomor kontak komisioner yang turun ke Kupang,” ujar Ketua Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (15/11) dikutip Detik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komnas HAM sangat menyesalkan atas terjadinya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap kelompok rentan.
Anis menegaskan bahwa Yosef Lede seharusnya memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Tentu saja Komnas HAM sangat menyesalkan kembali terulang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Namun, justru jadi pelaku kekerasan seksual,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pihaknya mendorong Polda NTT yang diasistensi oleh Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Mabes Polri agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti dan diusut tuntas sehingga korban mendapatkan keadilan.
“Segera ditangani kasusnya agar memberikan keadilan kepada korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku (Yosef Lede) yang merupakan pejabat publik,” ujar Anis.
Lebih lanjut, Anis mengatakan Komnas HAM juga mendesak penerapan pidana pemberatan karena terlapor merupakan pejabat.
“Kami mendorong juga agar Polda NTT menerapkan pidana pemberatan ya karena yang bersangkutan atau pelaku merupakan pejabat publik,” ungkapnya.
Dalam Undang-undang (UU), kata Anis, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terdapat pemberatan sepertiga jika pelaku kekerasan seksual itu adalah seorang pejabat publik.
Menurutnya, penerapan pidana pemberatan itu bertujuan agar Yosef Lede diberikan efek jera. Pasalnya, politikus partai Gerindra itu merupakan pejabat publik yang seharusnya melindungi dan mengayomi korban yang juga kelompok rentan.
“Itu kan ada pemberatan sepertiga dalam UU TPKS jika pelaku adalah pejabat publik. Harus segera diterapkan pidana pemberatan supaya ada efek jera kepada pelaku,” imbuh Anis.
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap RWM.
Peristiwa itu diduga terjadi di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11) lalu sekitar pukul 20.00 WITA.
Adapun kini Polda NTT tengah menyelidiki kasus tersebut.
“Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra dalam keterangannya, Jumat (13/11).
(fln/sfr)
