Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Cuaca Ekstrem Aceh, Kasatgas PRR Minta Pemda Perkuat Kesiapsiagaan yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat kesiapsiagaan dengan pemahaman risiko bencana di wilayah masing-masing.
Instruksi ini sejalan dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada 14-16 November 2026. Peringatan ini menyusul terpantau dua bibit siklon tropis, yakni 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia barat Sumatra, yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” kata Tito melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11).
Masyarakat juga diimbau tetap tenang, tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan cuaca dan arahan resmi dari instansi berwenang.
Tito menambahkan, cuaca ekstrem ini perlu diwaspadai mengingat Aceh masih menghadapi potensi banjir susulan pascabencana November 2025.
Sebelumnya, telah terjadi 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sepanjang April-Oktober 2026.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak [di tiga provinsi],” ujar Mendagri usai Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam, Senin (9/11).
Percepatan penanganan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai ujung tombak, didukung Pemda, TNI, Polri, serta pihak lainnya. Pemda juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain normalisasi sungai, operasi modifikasi cuaca juga dinilai penting sebagai salah satu langkah pencegahan bencana.
“Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalaupun ada, (curahnya) minimal,” tuturnya.
Tito lalu mengingatkan untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana apabila banjir kembali terjadi. Pemda juga diingatkan dapat kembali menetapkan status tanggap darurat jika bencana susulan berdampak luas. Langkah tersebut memungkinkan percepatan penggunaan anggaran dan penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam kunjungan lapangan pada Sabtu (14/11), Tim Satgas PRR bersama Pemda meninjau Desa Balai, Kecamatan Bendahara, serta hunian sementara (huntara) Desa Tanjung Semantok dan Bukit Rata yang kembali dilanda banjir susulan.
Di Desa Balai, banjir sejak Kamis (12/11) menggenangi permukiman setinggi 0,5-1,5 meter. Di kedua lokasi huntara, air sempat masuk ke rumah warga dengan ketinggian sekitar 30-40 sentimeter. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang terus memantau perkembangan banjir dan mengkaji kemungkinan penetapan status darurat bencana.
(rea/rir)
