Jakarta –
Kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dua bulan terakhir.Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan seluruh kader Golkar agar taat pada aturan yang ada.
“Kami memang dari DPP Partai Golkar selalu meminta kepada semua kader, baik di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja sesuai aturan. Taat pada aturan,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meminta para kader yang menjadi kepala daerah maupun menduduki jabatan agar tidak membuat keputusan yang melenceng dari aturan yang berlaku. Bahlil mengingatkan hal itu kepada jajarannya baik yang duduk di eksekutif dan legislatif.
“Jangan ada satu keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan. Itu instruksi partai kepada kader partai dimanapun berada, yang telah memegang jabatan, amanah untuk rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif,” tutur Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa tidak boleh ada kader yang memanfaatkan penugasan partai untuk kepentingan pribadi. Sebab, sejatinya partai adalah alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa partai Golkar enggak boleh dijadikan sebagai partai untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, kelompok-kelompok bisnis enggak boleh,” ucap Bahlil.
“Partai Golkar harus kembali kepada khittah perjuangan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan yang terbaik untuk rakyat,” terangnya
Sebagai informasi, dalam dua bulan terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap empat kepala daerah. Mereka antara lain Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
(ond/eva)
