Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Komisi II DPR RI Soroti Lahan Pemda & Warga Riau Masuk Kawasan Hutan yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Persoalan aset di Provinsi Riau tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) maupun aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pekanbaru pada Rabu (2/9), terungkap sejumlah persoalan status dan legalitas lahan yang berdampak pada masyarakat maupun pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat adalah aset pemerintah daerah yang berada atau bersinggungan dengan kawasan hutan. Kondisi tersebut turut menyentuh lahan transmigrasi yang telah lama dikuasai masyarakat, termasuk lahan yang telah memiliki sertifikat.
“Banyak masukan bahwa aset-aset di kota kabupaten Provinsi Riau termasuk di Pemda Riau itu masih perlu adanya satu hal yang mendapatkan dukungan politik dari pemerintah pusat, terutama terkait dengan berbagai aset pemerintah daerah yang masih bermasalah dengan wilayah kawasan hutan,” ujar Aria dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut status tanah masyarakat. Sejumlah fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik seperti kantor pemerintah daerah, sekolah dasar, hingga puskesmas juga berada di wilayah yang juga masuk dalam kawasan hutan.
Kondisi ini membuat sebagian lahan sulit mendapatkan kepastian hukum dan sertifikasi. Persoalan serupa juga berdampak pada masyarakat transmigrasi yang sebelumnya memperoleh hak atas tanah melalui program pemerintah, tetapi kemudian menghadapi persoalan ketika wilayah tersebut masuk dalam penetapan kawasan hutan.
“Ini masalah yang nanti akan kita selesaikan di pusat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN,” tegas Aria.
Selain persoalan kawasan hutan, kunjungan tersebut turut mengungkap persoalan aset yang berkaitan dengan perubahan status dan pengelolaan lahan eks-Caltex/Chevron. Sejumlah lahan yang memiliki riwayat penguasaan dan sertifikasi sebelumnya menghadapi persoalan ketika terjadi perubahan status pengelolaan aset hingga disebut membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk dapat diselesaikan.
Aria menjelaskan, berbagai persoalan yang ditemukan tidak akan berhenti pada kunjungan lapangan. Komisi II akan membawa temuan tersebut ke pembahasan bersama kementerian/lembaga terkait untuk mencari penyelesaian yang lebih konkret.
Menurutnya, penyelesaian persoalan aset membutuhkan data dan fakta yang objektif. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian secara tepat.
“Insyaallah pertemuan ini nanti menjadi sesuatu yang lebih realistis untuk kita mendapatkan fakta-fakta yang objektif,” jelas Aria.
Di sisi lain, Komisi II juga menyoroti pentingnya mengubah aset daerah dari sekadar tercatat secara administratif menjadi aset yang mampu memberikan manfaat ekonomi. Pengelolaan aset tersebut dinilai harus diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Intinya bahwa aset-aset di Riau ini harus berubah menjadi resources yang produktif, yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Riau sebesar-besarnya,” ungkap Aria.
Hal yang sama berlaku bagi BUMD. Dengan potensi Riau di sektor energi dan perkebunan, pengelolaan BUMD dinilai perlu diperkuat agar mampu berkembang lebih kompetitif. Menurutnya, peningkatan kapasitas pengelola menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong BUMD naik kelas.
“Kita harapkan BUMD-BUMD Riau akan menjadi BUMD yang sekelas BUMN nasional bahkan pemain di global player,” pungkas Aria.
Dengan langkah tersebut, Komisi II berharap persoalan aset tidak berhenti pada pendataan atau pencatatan administratif. Kepastian status dan legalitas lahan diharapkan dapat membuka jalan bagi pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, dan peningkatan PAD.
(akd/ega)
