Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Gubernur Sulteng Tegaskan Promosi ASN Harus Sistem Merit yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan promosi jabatan aparatur sipil negara (ASN) harus berdasarkan sistem merit yang mengutamakan kompetensi, kinerja, dan prestasi, bukan kedekatan pribadi ataupun hubungan keluarga.
“Karier ASN harus berlandaskan meritokrasi, yakni penempatan dan promosi berdasarkan kompetensi, kapasitas, kinerja, serta prestasi. Bukan karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, ataupun faktor lainnya,” kata Anwar di Palu, dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin pengambilan sumpah/janji 442 pegawai negeri sipil (PNS) di halaman parkir Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu.
Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada awal Januari 2026, jumlah ASN di lingkungan pemerintah provinsi tersebut mencapai sekitar 22.126 orang, terdiri atas PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Anwar menegaskan komitmennya menolak praktik jual beli jabatan serta mengingatkan para ASN agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan promosi jabatan dengan meminta sejumlah uang.
Menurut dia, setiap jabatan harus diperoleh melalui proses yang benar berdasarkan kompetensi dan kinerja sehingga birokrasi dapat berjalan secara profesional dan berintegritas.
“ASN yang hebat adalah ASN yang terangkat karena meritokrasi, karena kemampuan dan kehebatannya dalam bekerja, bukan karena kedekatan atau hubungan keluarga,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma birokrasi dari penguasa menjadi pelayan masyarakat.
Karena itu, setiap ASN dituntut membangun budaya kerja profesional, memberikan pelayanan terbaik, serta menunjukkan kemampuan nyata dalam menjalankan tugas.
Selain integritas dan profesionalisme, Anwar mengingatkan pentingnya loyalitas aparatur terhadap organisasi dan pimpinan.
Namun, ia menegaskan loyalitas tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan tanpa batas, terutama terhadap perintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Orang yang loyal itu disiplin, bekerja tanpa mengenal waktu, dan tidak memilih-milih pekerjaan. Bukan mencari muka, tetapi ketika pemimpin membutuhkan, dia selalu siap. Kalau disuruh melakukan kesalahan, itu bukan loyalitas, melainkan mencelakakan,” katanya.
Ia mengajak seluruh PNS membangun karakter aparatur yang dapat dipercaya, menjunjung tinggi integritas, serta mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.
(antara/fra)
