Data BPS RI Impor Jagung Sejak 1973 dan 2026 Setop, Polri Buat Sejarah

Jakarta –

Komjen Purnawirawan Profesor Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan Indonesia selama 53 tahun mengimpor jagung. Baru tahun ini, Indonesia menyetop impor jagung, dan justru mengekspor jagung.

Ia meyakini kemajuan ini tak lepas dari peran Polri, yang sejak awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diberi tugas membantu mengawal sektor produksi jagung. Ia menyebut keterlibatan Polri dalam mengakselerasi produksi jagung telah menorehkan sejarah bagi Indonesia.

“Data BPS, jawabannya adalah Indonesia itu selalu mengimpor jagung sejak tahun 1973, dan baru tahun 2026 ini kita menyatakan tidak mengimpor, dan bahkan mengekspor. Berarti selama 53 tahun ini kita ekspor terus, sejarah dirubah. Sejarah dirubah, karena apa? Dengan adanya satu kebijakan presiden yaitu untuk swasembada pangan, kemudian menugaskan Polri,” kata Rycko di Pusat Studi Ilmu Kepolisian, Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (24/6/2026).

“Jadi Polri bukan hanya mampu melaksanakan tugas pokoknya, tapi mampu membuat sejarah dalam sejarah perpanganan Indonesia. Ini membuat sejarah loh,” lanjut dia.

Telaah Kritis Sektor Pertanian

Di samping menyoroti peran Polri yang dinilai berhasil mengakselerasi produksi jagung nasional, Rycko juga mengajak seluruh pihak mengevaluasi atau melakukan telaah kritis terkait 53 tahun Indonesia mengimpor jagung. “Lantas, apa yang bisa dipelajari dari keberhasilan Polri? Kok bisa mengubah sejarah 53 tahun kita mengimpor, kok bisa diubah oleh Polri dalam waktu dua tahun?” ucap Rycko.

Rycko lalu bicara soal kebijakan pemerintah di bidang pangan. Kebijakan yang dimaksud meliputi empat faktor yakni ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas.

“Oke, yuk kita bedah satu persatu kebijakan pemerintah di bidang pangan. Kebijakan pemerintah di bidang pangan kan tadi yang pertama ada ketersediaan, kemudian akses, lalu pemanfaatan, dan terakhir stabilitas. Bagaimana tidak optimalnya program-program (jagung selama) ini berjalan di tengah masyarakat? Apakah permasalahan itu ada di pemerintah, masyarakat, atau program tidak bisa dijalankan?” ujar Rycko.

Dengan telaah kritis, Rycko mengatakan pemerintah dapat mengambil pelajaran. Sehingga produksi jagung di masa mendatang bisa tetap optimal.

“Di mana yang harus dioptimalkan? Apakah kebijakan pemerintahnya bersama dengan kementerian lembaga? Apakah di sektor masyarakatnya? Atau di sektor bahan pangannya itu sendiri?” ucap dia.

Dia lalu mengutip penjelasan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Anwar, selaku merupakan Kasatgas Pangan Polri. Dari situ, Rycko menduga permodalan menjadi salah satu kendala para petani.

“Tadi Pak Anwar sudah menjawab, misalnya dalam ketersediaan. Pak Anwar bilang masyarakat dalam membuka lahan saja perlu ongkos, (membuka) lahan (dalam kondisi) baik-baik saja (biayanya) Rp 2 juta-an. Itu lahan baik-baik itu sudah datar, tidak ada pohon-pohon besar, rawa-rawa, atau gambutnya, itu Rp 2 juta-an,” jelas Rycko mengutip Irjen Anwar.

“Kalau (lahan berupa) gambut atau rawa, jika buka lahan besar kan lebih dari itu. Nah, ini modal. Kuncinya modal. Modal petani untuk membuka lahan. Modal dari mana? Nah ini harus dibicarakan. Pemerintah harus ambil alih kan, atau mau melalui perbankan kita yang mengambil alih?” tanya Rycko.

Selanjutnya, Rycko mengatakan soal kendala bibit. Dia menyebut petani memerlukan bibit varietas unggul, namun kenyataannya petani mengambil bibit dari tanaman yang sebelumnya sudah mereka tanam.

“Kemudian yang kedua adalah ketersediaan bibit. Bibit ini turun temurun oleh petani diambil dari tanaman yang lalu. Bisa tidak kita, pemerintah, menyediakan bibit yang unggul? Yang dari hasil penelitian merupakan varietas unggul. Dengan mudah cepat tumbuh, tahan hama, dan cepat produksi. Dan tahan udara atau tahan banting, itu kita perlu,” tegas Rycko.

Selanjutnya Rycko membahas masalah ketersediaan dan akses pupuk. Rycko mengaku dirinya mendalami kegiatan pertanian dan yang ia rasakan adalah biaya harga pupuk dan komponen pendukung lainnya yang tidak ekonomis, membuat keuntungan dari penjualan panen tak bisa dirasakan.

“Ini masukan kritis lagi, yaitu pupuk. Pupuk kita, dari data di atas kertas itu cukup. Namun kenyataan di lapangan tidak. Saya kan petani juga. Saya menanam padi, tiga kali musim panen, hanya pohon pertama yang menguntungkan, dan yang kedua ketiga sudah tidak cukup beli bahan. Karena harganya mahal, ambil uang dari hasil panen, akhirnya uangnya tidak bisa dipakai,” terang dia.

Dia selanjutnya bicara soal akses penjualan. Dia menuturkan jika hasil pertanian dan harganya masih ditentukan tengkulak, maka petani tak akan sejahtera.

“Kemudian, akses. Jika masih dikuasai oleh tengkulak, petani tidak akan bisa menghasilkan. Apalagi petani-petani kita, semenjak mereka melakukan pengolahan tanah sampai dengan panen kan butuh waktu paling sedikit tiga bulan. Selama tiga bulan itu mereka makan apa? Ini nantinya akan ditelaah secara kritis,” pungkas dia.

(aud/aud)