Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Cerita Pramono Belajar soal Hunian Layak dari Zohran Mamdani yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sudah belajar soal pengelolaan hunian layak kepada Wali Kota New York Zohran Mamdani.
“Saya dalam hal ini [hunian layak] terus terang belajar ke dia tentang bagaimana mengatur tentang hunian layak,” ujar Pramono dalam wawancara khusus bersama di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang ditayangkan pada Jumat (2/10).
Ia secara spesifik singgung soal program hunian milik Mamdani yang menargetkan warga tidak mampu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mayor Mamdani itu punya program tentang mixed-use, yaitu membangun gedung-gedung atau building-building secara bertingkat naik ke atas, kemudian itu yang disediakan bagi warga yang tidak mampu,” katanya.
Pramono menyebutkan ketersediaan hunian layak di Jakarta sebenarnya tidak kalah dari New York. Namun, masih ada masalah dalam pelaksanaannya, yakni terkait ketertiban.
“Masyarakat yang sudah mendapatkan rumah yang layak kemudian disewakan atau diperjualbelikan kepada yang lain, kalau di Jakarta itu luar biasa. Sehingga orang yang berhak untuk mendapatkan hunian banyak tidak ditempati,” jelasnya.
Ia kemudian menyatakan permasalahan ini terjadi di Rumah Susun Jagakarsa. Sejumlah masyarakat yang sebelumnya tinggal di area tempat pemakaman umum sempat dipindahkan ke lokasi rusun yang disebut cukup strategis ini.
“Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis ada yang enam bulan, ada yang satu tahun, ternyata banyak yang kemudian tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggali itu,” ungkap Pramono.
Maka dari itu, ia menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan penertiban, terutama soal sistem administrasi agar menjadi lebih tertib, rapi, transparan, dan terbuka.
Pramono juga mengungkapkan rencananya terkait penanganan masalah hunian layak di Jakarta.
“Saya meyakini kerja sama pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat untuk hal yang berkaitan dengan hunian layak untuk masyarakat itu menjadi hal yang di sisa waktu kepemimpinan saya ini saya akan secara sungguh-sungguh untuk menyediakan itu,” ungkap Pramono.
Pada Agustus lalu, Gubernur Jakarta ini sempat mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rumah Susun (rusun)
Ranperda ini mengatur soal pengembangan rusun yang terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik.
“Penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/8).
Sasaran kebijakan perumahan ini juga diperluas agar mampu menjangkau Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).
Kelompok MBT merupakan mereka yang penghasilan di atas kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun masih menghadapi keterbatasan daya beli untuk mengakses hunian komersial.
Isu hunian layak, seperti halnya yang disebut Pramono, juga menjadi perhatian dari Wali Kota New York Zohran Mamdani. Sejak kampanye hingga duduk di kursi wali kota, Mamdani selalu menyorot krisis hunian layak serta tekanan biaya sewa yang dialami warga New York.
Pada Maret lalu, melalui unggahan di Instagram resminya, Mamdani bahkan menunjukkan dirinya yang sedang menerima keluhan-keluhan dari para penyewa hunian secara langsung.
(mou/dal)
