Jakarta, —
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga ketersediaan pangan di wilayah terdampak bencana, yakni di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan dalam situasi bencana, pemerintah belum berbicara soal harga.
“Dalam konteks bencana kita enggak berbicara harga dulu deh kayaknya. Dalam konteks bencana itu mestinya itu tersedia atau tidak. Jadi harga bukan menjadi prioritas saat ini. Yang penting itu ada atau enggak barangnya. Itu dulu yang kita prioritaskan dalam konteks bencana ya,” ujar Iqbal dalam media briefing di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Iqbal, Kemendag menggelar rapat koordinasi pada 8 Desember lalu terkait Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru yang turut melibatkan seluruh pemerintah provinsi dan distributor kebutuhan pokok, termasuk dari daerah terdampak bencana.
Ia menyebut Sumatra Utara dalam rapat tersebut memastikan ketersediaan pangan tidak menjadi kendala, namun tantangan utama justru berada pada distribusi komoditas tertentu seperti cabai-cabaian, bawang, dan sayur-mayur.
Untuk itu, Kemendag berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan pendistribusian tetap berjalan.
“Jadi selain tujuan utamanya itu dalam konteks menyelamatkan nyawa manusia, juga konteks lain adalah pemenuhan hak kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Pertama itu adalah sumber makanan, kemudian hak-hak tersier lainnya seperti pakaian, kemudian popok bayi, dan segala macam. Jadi terkait dengan pendistribusiannya kita koordinasi sama BNPB,” jelas Iqbal.
Terkait kondisi pasar tradisional, data terakhir yang diterima Kemendag menunjukkan sebanyak 65 pasar terdampak di Aceh, 44 di Sumatera Utara, dan tiga di Sumatra Barat.
Iqbal menjelaskan langkah awal penanganan adalah melakukan pembersihan lokasi, sebelum menetapkan kategori tingkat kerusakan untuk menentukan penanganan lanjutan antara pasar yang rusak ringan, sedang, hingga berat.
Upaya pembersihan saat ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Prioritas pertama adalah melakukan pembersihan dari pasar-pasar tersebut. Dari upaya pembersihan itu seharusnya terlihat nanti ini 65 pasar ini rusak ringannya berapa, rusak beratnya berapa, rusak menengahnya berapa. Baru kita kategorisasi,” tuturnya.
“Dari situ baru kita bisa mengambil langkah untuk yang rusak berat diapain, rusak ringan diapain, rusak menengah diapain. Tapi fokus utamanya adalah melakukan pembersihan dulu,” ucap Iqbal.
Ia mengatakan prioritas bukan hanya pada sarana perdagangan, tetapi juga rumah penduduk dan fasilitas ibadah yang terdampak. Sarana penunjang ekonomi seperti gudang juga termasuk dalam proses inventarisasi dan penanganan.
Mengenai laporan kerugian pedagang, Iqbal menyebut belum ada data resmi karena saat ini masyarakat masih berfokus pada pemulihan dan bertahan hidup.
“Belum, belum (ada laporan dari pedagang soal kerugian). Kita sudah meminta laporan, tapi logika mengatakan enggak mungkin juga mereka melaporkan itu. Sekarang itu adalah survive dulu. Jadi fokus kita ke arah situ dulu,” tuturnya.
Bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut turut memengaruhi stabilitas harga pangan nasional. BNPB mencatat 1.068 korban meninggal hingga Kamis (18/12) dan 190 korban masih dalam pencarian.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan harga sejumlah komoditas pada pekan kedua Desember 2025, terutama bawang merah dan cabai, yang terjadi di ratusan kabupaten/kota.
Rata-rata harga bawang merah kini mencapai Rp46.851 per kilogram, atau naik lebih dari 15 persen dibanding November, bahkan menyentuh Rp100 ribu per kilogram di beberapa wilayah seperti Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang.
Di sektor beras, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) terjadi di delapan provinsi, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, wilayah yang saat ini terdampak bencana.
(del/sfr)
