Komisi II DPR-Ombudsman Gelar Rapat Hari Ini, Bahas Temuan di Lapas Cibinong

Jakarta –

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Ombudsman RI terkait temuan klaster mewah di Lapas Cibinong hari ini. Komisi II akan mendalami kronologi temuan hingga rekomendasi yang disiapkan Ombudsman.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan mengatakan hal tersebut menjadi salah satu hal yang akan ditanyakan dalam rapat Komisi II dengan Ombudsman hari ini.

“Paling pertanyaan dasar seperti apa temuannya dan bagaimana kronologinya. Tentu juga rekomendasi kebijakannya seperti apa mengenai warga binaan di lapas, terkait hak-hak dan lain sebagainya,” kata Irawan kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).

Selain kronologi dan rekomendasi, Komisi II juga akan menanyakan penilaian Ombudsman mengenai standar pelayanan minimum di lapas. Pemenuhan hak dasar warga binaan juga akan menjadi bagian yang didalami dalam rapat.

“Pertanyaan terkait dengan minimum pelayanan lapas dan pemberian hak dasar tentu perlu ditanyakan juga dalam penilaian Ombudsman seperti apa,” ujarnya.

Ahmad mengatakan penjelasan tersebut diperlukan agar Komisi II dapat melihat persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada keberadaan klaster mewah di Lapas Cibinong.

“Supaya kita bisa mengambil solusi komprehensif, tidak parsial,” tutur Ahmad.

Komisi II juga akan meminta penjelasan mengenai rencana aksi, fokus, dan strategi Ombudsman dalam menindaklanjuti temuan maupun persoalan pelayanan publik lainnya.

“Termasuk sebenarnya rencana aksi, fokus dan strateginya akan kami tanyakan. Mengingat Ombudsman yang sekarang sebenarnya baru jabat juga dan masalah pelayanan publik kita juga banyak,” katanya.

Ia juga menjelaskan rapat dengan Ombudsman pada dasarnya merupakan agenda Komisi II untuk mendengarkan kinerja mitra kerja. Namun, sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian publik akan turut didalami.

“Sebenarnya rapat tersebut sama dengan rapat biasanya untuk mendengarkan kinerja dari mitra. Apalagi sudah jelang akhir tahun seperti sekarang,” ujarnya.

“Namun, biasanya selalu ada hal-hal terbaru dan mendapat perhatian publik akan ditanyakan dan didalami seperti temuan Ombudsman di Lapas Cibinong,” sambungnya.

5 Pejabat Lapas Cibinong Dicopot

Sebelumnya, Kemenimipas menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong. Kelima pejabat yang dimaksud adalah kepala lapas (kalapas), kepala pengamanan lapas (KPLP), kepala seksi pembinaan dan pendidikan (kasibinadik), kepala seksi keamanan dan ketertiban (kasikamtib), serta kepala urusan umum lapas.

Penonaktifan kelima pejabat Lapas Cibinong ini disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenimipas Rudi Setiawan di lokasi. Rudi mengecek Lapas Cibinong sedari pagi dan siang tadi usai diperintah untuk memimpin jalannya investigasi oleh Menteri Imipas Agus Andrianto.

“Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman,” jelas Rudi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (26/9).

Rudi menyebut kelima pejabat Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk diperiksa. Kelimanya, sebut Rudi, dinilai bertanggung jawab atas temuan Ombudsman.

“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kedua KPLP, kasiebinadik, kasiekamtib dan terakhir kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara,” ujar Rudi.

Rudi kembali menegaskan Menteri Agus telah memberikan arahan yang sangat jelas soal pelanggaran. Dia pun menyebut sejumlah jenis hukuman berdasarkan bukti penyimpangan oknum.

“Kita akan selidiki semuanya. Arahan pak Menteri jelas dan kuat, kalau ada yang melanggar, kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya hukuman dinas. Kami nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan, dan sampai hari ini,” pungkas Rudi.

(azh/ygs)