Jakarta, —
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Papua agar tidak memakai dana otonomi khusus untuk jalan-jalan ke luar negeri.
“Tapi saya minta benar-benar gubernur, bupati bertanggung jawab, bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus,” kata Prabowo dalam arahannya bersama kepala daerah se-Papua, Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo mengatakan semua kepala daerah bekerja untuk rakyat. Menurutnya, kinerja mereka seluruhnya dipertanggungjawabkan untuk rakyat Papua.
Prabowo juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengawasi kinerja para kepala daerah di Papua.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung masalah pemerataan. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus mengelola kekayaan alam di Papua dengan arif dan jujur.
“Kita makin hari makin tahu betapa potensi, kekayaan kita. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita belum cakap untuk menjaga dan kelola kekayaan kita. Untuk itu, pemerintah pusat sedang kerja keras untuk benahi diri kita,” ujarnya.
Ia pun menginstruksikan seluruhnya untuk bekerja sepenuh hati bagi rakyatnya. Prabowo meminta mereka bekerja dengan jujur dan jauh dari tindakan koruptif.
“Dan kita tidak akan ragu mencopot, memecat pejabat yang tidak mampu. Tanpa pandang bulu, tanpa liat partai mana,” ucap dia.
Pemberian dana Otsus Papua kini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Besaran dana Otsus Papua naik menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Ada dua skema baru pembagian, yakni 2 persen untuk belanja umum/transfer langsung ke daerah dan 0,25 persen untuk Insentif Fiskal Orang Asli Papua (OAP).
Namun untuk tahun 2025, dana Otsus Papua yang sedianya Rp900 miliar dipangkas hanya menjadi Rp881 miliar.
(fra/mnf/fra)
