Jakarta, —
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memang membutuhkan pengusaha untuk menggerakkan ekonomi, tetapi bukan berarti dunia usaha bisa bebas mengatur negara.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” kata Prabowo saat memberikan arahan di Sidang Kabinet Paripurna di Instana Negara, Jakarta, kemarin (15/12).
Menurutnya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, tetapi dasar hukumnya tetap berpedoman pada UUD 1945.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasal 33 UUD 1945 mengatur sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Lalu, cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga dikuasai negara.
Karena itu, Prabowo menekankan seluruh peraturan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 harus direvisi.
“Jadi sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ini, kita harus berani kita tinggalkan dan kita ubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945 Pasal 33,” ujarnya.
Dalam rapat kemarin, Prabowo sempat menyinggung aksi nakal pengusaha yang merugikan Indonesia karena menjalankan bisnis ilegal dan melanggar peraturan.
“Sebagai contoh terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung keterlibatan oknum pemerintah, TNI hingga Polri bahkan ditemukan menjadi backing tindakan kotor tersebut hingga leluasa beroperasi dalam jangka waktu lama. Prabowo mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka.
“Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” imbuhnya.
Karena itu, Prabowo berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyeludupan atau bisnis ilegal lain.
“Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini,”pungkasnya.
(pta)
