Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemprov DKI Salurkan Bantuan Modal Rp 48 M ke 167 Pedagang Pasar Kramat Jati yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka akses pembiayaan bagi pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 100 pedagang mengikuti akad kredit massal Bank Jakarta.
Akad kredit tersebut disaksikan langsung oleh Rano Karno di Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (1/9/2026).
Pembiayaan diberikan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Plafon pinjaman yang disiapkan mencapai Rp 500 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Hari ini kita memperluas akses pembiayaan bagi pedagang pasar induk di Kramat Jati ini. Ini penting sekali, karena pedagang membutuhkan kepastian modal kerja untuk menjaga keberlangsungan usaha,” ujar Rano di Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).
Rano optimistis dukungan permodalan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Pasar Induk Kramat Jati. Dengan begitu, para pedagang diharapkan mampu mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Dia pun mengapresiasi kolaborasi Bank Jakarta dengan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung UMKM dan ekonomi kerakyatan.
“Selain 100 orang yang melakukan akad kredit massal hari ini, dari total lebih 5.000 pelaku usaha yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, Bank Jakarta telah menyalurkan program pembiayaan bagi 167 pedagang dengan besaran nominal mencapai sekitar Rp 48 miliar,” lanjutnya.
Rano berharap kegiatan akad kredit massal tersebut dapat menarik lebih banyak pedagang Pasar Induk Kramat Jati untuk mengakses pembiayaan UMKM dari Bank Jakarta.
Meski demikian, Rano mengingatkan akses pembiayaan formal harus dibarengi dengan literasi keuangan. Menurutnya, hal tersebut penting agar pelaku UMKM mampu menerapkan manajemen keuangan yang sehat.
“Pasti akan ada dialog antara pihak bank dengan pedagang untuk saling membantu manajemen agar usaha lebih berkembang. Mudah-mudahan program ini bisa kita kembangkan di pasar-pasar yang lain,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan program tersebut bukan sekadar penyaluran kredit. Menurutnya, pembiayaan itu merupakan bagian dari upaya Bank Jakarta memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha mikro agar dapat berkembang dan naik kelas.
Agus mengatakan Bank Jakarta menyediakan dukungan permodalan melalui program KUR maupun non-KUR.
“Kami tidak ingin pedagang yang sibuk mencari bank. Bank Jakarta yang harus semakin dekat dan hadir di tengah-tengah pedagang,” ujar Agus.
Dia menjelaskan pedagang yang mengakses program KUR dapat memperoleh plafon pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa jaminan. Sementara untuk program non-KUR, pedagang dapat menjadikan lapak dagangannya sebagai jaminan.
“Sedangkan bagi program Non KUR, pedagang bisa menjadikan lapak dagangannya menjadi jaminan. Bagi pedagang yang mengakses program Non KUR bisa mendapat plafon pinjaman hingga Rp 500 juta dengan bunga sekitar 10 persen per tahun,” jelasnya.
Agus menegaskan keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang disalurkan. Lebih dari itu, Bank Jakarta ingin memastikan pembiayaan benar-benar berdampak terhadap perkembangan usaha pedagang.
“Bagi Bank Jakarta, keberhasilan bukan diukur dari seberapa besar kredit yang disalurkan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pembiayaan membuat usaha pedagang berkembang, omzet bertambah, lapangan kerja tercipta dan semakin banyak UMKM Jakarta naik kelas,” imbuhnya.
(bel/ygs)
