Jakarta, – Menteri Kelautan Korea Selatan (Korsel) Chun Jae-soo mengundurkan diri pada Kamis, setelah terseret dugaan menerima dana ilegal dari Gereja Unifikasi. Ini adalah kelompok keagamaan kontroversial yang tengah menjadi pusat skandal politik di Seoul.
Chun dituduh menerima uang tunai 30 juta won (sekitar Rp340 juta) serta dua jam tangan mewah dari Gereja Unifikasi saat masih menjadi anggota parlemen pada 2018-2020. Tuduhan tersebut disampaikan oleh Yun Young-ho, mantan kepala kantor pusat global gereja, ketika diperiksa penyelidik tahun ini.
“Sebagai pejabat publik, mengundurkan diri dari jabatan menteri dan menanggapi secara langsung adalah perilaku yang tepat,” ujar Chun kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Jumat (12/12/2025).
Ia membantah melakukan kesalahan. Namun dirinya mengatakan mundur agar “pekerjaan pemerintah dapat berlanjut tanpa hambatan”.
Pengunduran diri Chun terjadi hanya sehari setelah Presiden Lee Jae Myung memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan aliran dana ilegal dari “kelompok keagamaan” kepada politisi. Meski tidak menyebut nama, pernyataan itu secara luas dipahami merujuk pada Gereja Unifikasi.
“Sama seperti individu menghadapi sanksi atas kejahatan, perusahaan dan yayasan juga harus dibubarkan jika mereka melakukan tindakan yang melanggar konstitusi dan hukum serta menuai kecaman publik,” tegas Lee.
Gereja Unifikasi, yang dikenal dengan praktik pernikahan massal dan kerap dijuluki “Moonies”, sedang berada di bawah sorotan. Gereja ini juga dikaitkan dengan dugaan sumbangan ilegal kepada mantan ibu negara Kim Keon Hee, di mana suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, digulingkan pada April dan kini dipenjara setelah deklarasi darurat militer yang kacau.
Media lokal melaporkan adanya indikasi bahwa politisi baik dari partai berkuasa maupun oposisi turut menerima dana dari gereja. Gereja Unifikasi, yang didirikan Moon Sun-myung pada 1954, mengklaim memiliki tiga juta pengikut global dan selama puluhan tahun membangun kerajaan bisnis dari konstruksi hingga media.
Skandal ini menambah tekanan pada gereja yang juga menghadapi tindakan hukum di Jepang. Cabangnya di Negeri Sakura dituding terkait motivasi pelaku penembakan mantan PM Shinzo Abe.
(tfa/sef)
