Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi perkembangan Bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota DPR RI mewanti-wanti agar pemerintah tak menganggap remeh dampak bibit siklon tropis tersebut.
Dirangkum detikcom, Jumat (12/12/2025), Bibit Siklon Tropis 93S mulai terbentuk pada 11 Desember 2025 pukul 07:00 WIB dengan pusat sirkulasi di sekitar 12.0°LS – 117.0°BT dan masuk ke dalam dalam Area of Monitoring (AoM) Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengungkap dampak tidak langsung bibit siklon tropis 93S yang mengakibatkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Wilayah yang terdampak antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang (1,25-2,5 m) yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga NTT, Perairan selatan Jawa Timur, dan Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot (28 km/jam) dengan tekanan minimum 1009 hPa. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisasi dengan baik sehingga proses penguatan sistem diprakirakan berlangsung lambat dalam 24 jam.
Pergerakan Bibit Siklon Tropis 93S
Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Sementara itu, dalam 48-72 jam ke depan, sistem ini diprakirakan mulai meningkatkan intensitasnya secara bertahap seiring membaiknya pola sirkulasi, dengan pergerakan yang konsisten menjauhi wilayah Indonesia.
“Berdasarkan analisis kami, sistem ini bergerak perlahan menjauhi wilayah Indonesia dan diprakirakan tidak akan berdampak langsung ke daratan,” ujar Guswanto.
Di sisi lain, masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan wilayah yang rentan banjir dan longsor perlu meningkatkan kewaspadaan. Pelaku kegiatan pelayaran, perikanan, dan transportasi laut diharapkan menyesuaikan aktivitas mereka berdasarkan informasi resmi gelombang tinggi yang BMKG keluarkan.
Wanti-wanti Anggota DPR
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah melakukan mitigasi terkait bibit siklon 93S di Samudra Hindia yang berpotensi membawa hujan lebat di wilayah NTT, Bali, hingga perairan Jawa. Huda mengingatkan pemerintah tidak menganggap remeh peringatan tersebut.
“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan saintifik diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatera pekan lalu,” kata Huda kepada wartawan, Jumat (12/12).
“Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” sambungnya.
Huda menyebut BMKG telah memprediksi bibit siklon tropis 93S dapat memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga NTT. Menurutnya, hal itu menandakan perlu adanya antisipasi bagi masyarakat di wilayah pesisir selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk.
“Bibit siklon tropis 93S ini juga bisa memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor sewaktu-waktu bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” ujarnya.
Huda mendorong pemerintah pusat berkomunikasi dengan pemerintah daerah soal mitigasi bencana. Dia berharap warga di daerah yang berpotensi terdampak bisa mendapat informasi lebih cepat.
“Pemerintah harus early warning berdasarkan kearifan daerah masing-masing-masing. Bisa dengan sirene, pengeras suara tempat ibadah, hingga kentongan sehingga saat terjadi banjir dan tanah longsor warga bisa langsung mengungsi. Pemerintah juga harus menyiapkan titik evakuasi sehingga memudakan warga di wilayah rawan bencana berkumpul di titik aman sebelum diarahkan ke lokasi pengungsian,” ucapnya.
Halaman 2 dari 2
(fas/rfs)
