Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Vietnam Tiba-Tiba Digempur AS, Pemerintah Habisi Industri Ini yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Vietnam mulai menggencarkan perang terhadap industri barang palsu yang selama puluhan tahun tumbuh subur di negaranya. Langkah ini dilakukan setelah mendapat tekanan keras dari Amerika Serikat (AS).
AS sebelumnya menilai Vietnam gagal melindungi hak kekayaan intelektual. Ini menjadi salah satu pusat peredaran produk tiruan terbesar di dunia.
“Penegakan hukum menjadi lebih ketat,” kata seorang pedagang pakaian di Saigon Square yang menggunakan nama samaran Thanh Truc, seperti dikutip BBC International, Senin (6/7/2026).
Ia mengaku sebelumnya masih leluasa menjual kaus replika Loewe yang di pasar internasional dibanderol sekitar US$500 atau setara Rp8,95 juta, tetapi dijualnya hanya US$17 atau sekitar Rp304.300. Menurutnya, razia kali ini jauh lebih serius dibanding operasi-operasi sebelumnya.
Awal tahun ini, polisi Vietnam menggerebek dua gudang di pinggiran Kota Ho Chi Minh dan menemukan lebih dari 23.000 pasang sandal palsu yang menggunakan logo Nike, Adidas, Crocs hingga Gucci. Seluruh barang tersebut disita dengan nilai mencapai 2 miliar dong Vietnam, atau sekitar US$76.053 (Rp1,36 miliar).
Tak jauh dari lokasi penggerebekan, sandal tiruan yang menyerupai produk mewah dengan harga asli mencapai US$900 (Rp16,11 juta) masih dijual bebas hanya sekitar US$30 (Rp537.000) per pasang. Di pasar yang sama, tas “Chanel”, kaus “Prada”, hingga jam tangan “Rolex” palsu juga dipajang secara terbuka.
Pada 7 Mei, pemerintah Vietnam meluncurkan operasi nasional untuk memberantas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Mulai dari barang palsu, pembajakan digital hingga penyalahgunaan merek dagang.
Langkah tersebut semakin diperketat setelah Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada April menetapkan Vietnam sebagai “priority foreign country”, status yang diberikan kepada negara yang dinilai gagal menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini menjadi pertama kalinya dalam 13 tahun sebuah negara memperoleh label tersebut.
Menghadapi ancaman tarif dagang dari pemerintahan Presiden Donald Trump, Hanoi berjanji meningkatkan penindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual sedikitnya 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hasilnya, hanya dalam tiga pekan terakhir Mei, aparat menangani lebih dari 1.400 kasus pelanggaran.
Meski demikian, para pedagang mengaku sudah terbiasa menghadapi razia. Thanh Truc mengatakan biasanya sebelum inspektur datang, ada yang meniup peluit sebagai tanda peringatan.
“Setelah razia selesai, bisnis kembali berjalan seperti biasa,” ujarnya. Menurutnya, kini sebagian toko memang mengurangi pajangan barang bermerek, tetapi stok tetap disimpan di gudang belakang.
Penindakan juga menyasar sindikat yang lebih besar. Pada 10 Juni, polisi di Provinsi Thanh Hoa membongkar jaringan pembuat lebih dari 10.000 perhiasan palsu yang meniru merek Bvlgari, Cartier, Louis Vuitton hingga Tiffany & Co. Sindikat tersebut disebut meraup keuntungan ilegal sekitar US$1,14 juta, atau setara Rp20,41 miliar.
Di sisi lain, pelaku industri fesyen lokal justru menyambut baik langkah pemerintah. Desainer asal Vietnam Thi Nguyen mengatakan maraknya barang palsu selama ini merusak ekosistem bisnis fesyen dalam negeri.
“Saya merasa lebih percaya diri beroperasi di lingkungan bisnis yang lebih bersih, lebih transparan, dan lebih adil. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tetapi mengembalikan keadilan antara produk asli dan palsu,” ujarnya.
Namun tidak semua masyarakat sepakat. Huy, pekerja kantoran di Da Nang, mengaku tetap memilih membeli barang tiruan karena jauh lebih murah.
“Menangkap penjual tidak menyelesaikan masalah. Kalau barang palsu masih bisa ditemukan dengan mudah, saya akan tetap membelinya,” katanya. Ia menilai produk palsu lebih sesuai dengan kemampuan finansial banyak warga Vietnam.
Pandangan serupa disampaikan Thi Thanh Huong Tran, profesor madya di SKEMA Business School yang meneliti perilaku konsumsi etis. Menurutnya, tingginya permintaan barang palsu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat.
“Orang tahu barang itu palsu, tetapi ketika mereka tidak mampu membeli produk asli, itu menjadi pilihan yang paling masuk akal. Selama permintaan tetap ada, produsen dan penjual akan terus menemukan cara untuk bertahan,” ujarnya.
(tfa/sef)
Add
as a preferred
source on Google
