Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai APBN-APBD Kini Dikelola 6,7 Juta ASN, BKN Bikin Sistem Latih Kejujuran yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah meluncurkan sistem e-Learning ASN Berintegritas.
Sistem pelatihan untuk membangun kejujuran para aparatur sipil negara (ASN) itu akan mendukung program BKN pro-karier ASN terbaru, yakni pendampingan kepada 643 instansi pemerintah, serta terintegrasi dengan platform ASN Digital sebagai sistem berbagai pakai BKN bersama seluruh instansi pengelola manajemen ASN.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, e-Learning ASN Berintegritas sebagai sistem pembelajaran berkelanjutan seluruh ASN dan menjadi bagian dari program pendampingan instansi akan mencakup delapan aspek manajemen ASN, termasuk pengembangan kompetensi, budaya kerja, dan penguatan citra institusi yang tidak dapat dipisahkan dari integritas ASN sebagai pelaksana tugas pemerintahan.
Ia menekankan, penguatan integritas ASN merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional. Menurutnya, dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 6,7 juta orang, pembangunan budaya integritas akan memberikan dampak besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“ASN merupakan pelaksana pengelolaan APBN dan APBD, penyelenggara pelayanan publik, penyusun regulasi, hingga pelaksana pengadaan barang dan jasa. Karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama agar risiko-risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan,” ujar Zudan melalui siaran pers, Jumat (19/6/2026).
Zudan juga mengajak seluruh ASN membangun budaya integritas melalui langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. “Mari kita mulai dari hal sederhana, yaitu jangan mengambil barang yang bukan milik kita dan jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jika seluruh ASN memegang prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan semakin kuat,” tegasnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pembelajaran digital menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan ASN. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan yang berkelanjutan.
“E-learning merupakan instrumen yang sangat kuat sebagai platform pembelajaran integritas. Ke depan, pembelajaran ini diharapkan menjadi bagian penting dalam pengembangan karier ASN sehingga budaya integritas benar-benar melekat dalam setiap aparatur,” ujar Setyo.
Dalam kesempatan peluncuran sistem e-learning ASN Berintegrasi, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa integritas ASN harus dibangun secara konsisten dan menjadi bagian dari pengembangan kompetensi aparatur.
“Hari ini kita bukan sekadar meluncurkan platform digital, tetapi sedang meletakkan fondasi moral bagi masa depan birokrasi Indonesia. Integritas tidak lahir secara instan, melainkan harus dilatih dan dibangun secara terus-menerus,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala LAN, Muhammad Taufiq, mengatakan bahwa penguatan integritas merupakan bagian dari transformasi pembelajaran ASN melalui ekosistem Corporate University. Menurutnya, pembelajaran tidak lagi sekadar berorientasi pada sertifikat, tetapi harus mampu mengubah perilaku dan meningkatkan kinerja ASN.
“Belajar harus menghasilkan perubahan perilaku. Karena itu, pembelajaran integritas menjadi bagian dari budaya organisasi yang dibangun secara kolaboratif melalui ekosistem pembelajaran digital,” ungkapnya.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
