Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Yang Diketahui Sejauh Ini soal Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU yang sedang hangat diperbincangkan.
Nasib pembahasan RUU Perampasan Aset segera memasuki babak baru. Rancangan aturan itu telah disepakati dibawa ke paripurna.
Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026) menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi menyatakan RUU tersebut dibawa ke paripurna. RUU Perampasan Aset pun selangkah lagi menjadi Undang-Undang.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPAN-RB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seluruh Fraksi Setuju RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna
Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dasco kemudian menanyakan persetujuan para peserta rapat yang hadir.
“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Seluruh fraksi dan pemerintah kemudian menandatangani naskah RUU Perampasan Aset yang sudah disetujui. Selanjutnya RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU.
Panja Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan timus dan timsin telah menyelesaikan tugas merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
Dalam prosesnya, timus dan timsin turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).
“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Soedeson mengatakan timus dan timsin juga telah menyisir sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, hingga bagian penjelasan. Hal itu, kata dia, dilakukan agar tak ada pertentangan atau perbedaan penafsiran antara satu pasal dengan pasal lainnya.
Soedeson mengatakan nomenklatur RUU tersebut telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai hasil pembahasan.
Pemerintah Dukung RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR
Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke paripurna DPR. Pemerintah menilai perampasan aset menjadi bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Hal itu disampaikan Wamenkum Eddy Hiariej dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Eddy mengatakan pemerintah mengapresiasi proses pembahasan RUU tersebut.
“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Eddy.
“Dalam kesempatan ini kami perkenankan untuk mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini,” sambungnya.
Eddy mengatakan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya negara menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Menurutnya, tindak pidana tersebut berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional dan menimbulkan kerugian negara.
Selain korupsi, Eddy mengatakan RUU tersebut juga mengatur perampasan aset terkait sejumlah tindak pidana lain. Di antaranya, tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
“Untuk mewujudkan pengaturan perampasan aset yang efektif, selain dengan mengatur cakupan tindak pidana secara limitatif, perampasan aset juga bergantung pada bagaimana mekanisme perampasan aset dilaksanakan,” paparnya.
Dia mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap RUU tersebut. Khususnya, agar seluruh tahapan perampasan aset bisa berjalan sesuai mekanisme.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku,” jelasnya.
Hal-hal yang Diatur RUU Perampasan Aset
Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah merampungkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. RUU tersebut mengatur sejumlah hal, di antaranya ruang lingkup tindak pidana hingga badan pengelolaan aset.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Habiburokhman mengatakan panja telah menyisir sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
“Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan panja juga menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli selama proses pembahasan. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk memperkaya materi RUU agar lebih partisipatif dan berkeadilan.
“Alhasil, pembahasan dalam panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” katanya.
Habib mengatakan terdapat sejumlah pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset. Salah satunya mengenai prinsip dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
“Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” jelasnya.
Panja juga menegaskan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Selain itu, RUU tersebut juga mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan.
Kemudian, dia mengatakan RUU Perampasan Aset mengatur jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
“Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak,” ungkapnya.
“Tujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya,” sambungnya.
Selain itu, RUU mengatur pengelolaan aset oleh badan yang berkompeten, pengawasan oleh badan independen. Kemudian, juga mengatur pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
“Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen,” paparnya.
“Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh dia.
Peran Dasco di Balik Pembahasan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR selangkah lagi menyelesaikan seluruh proses pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas perhatian dan dukungannya dalam pembahasan RUU tersebut.
“Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini. Bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025, RDPU pertama,” kata Habiburokhman seusai rapat pengambilan keputusan tingkat I di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU tersebut telah berlangsung intensif selama hampir setahun. Bahkan, menurut dia, rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar hampir setiap minggu dengan frekuensi setidaknya dua kali.
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Nggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” ujarnya.
“Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat,” sambungnya.
Habiburokhman mengatakan RUU Perampasan Aset mengatur sejumlah hal. Salah satunya terkait mekanisme penggantian kerugian bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
“Kabar baik buat para korban investasi bodong ya, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu Pak Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya nggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan nggak sampai ke mereka sama sekali,” katanya.
“Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” lanjut dia.
Selain itu, Habiburokhman mengatakan RUU Perampasan Aset telah memuat sejumlah perlindungan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
“Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi Pak Dasco semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup,” tuturnya
Halaman 2 dari 3
(ygs/ygs)




