Thursday, November 19, 2026
21.3 C
Indonesia

Pemkot Seoul Rela Tanggung Rp10,9 T Demi Tiket Kereta Lansia Gratis

Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemkot Seoul Rela Tanggung Rp10,9 T Demi Tiket Kereta Lansia Gratis yang sedang hangat diperbincangkan.


Seoul, —

Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan (Korsel) rela menggelontorkan anggaran hingga Rp10,9 triliun untuk menggratiskan tiket perjalanan kereta bawah tanah bagi warga lanjut usia (lansia). 

Kebijakan yang diterapkan Seoul Metro itu diperuntukkan bagi warga berusia 65 tahun ke atas.

Akibatnya, pemerintah Seoul harus menanggung biaya operasional kereta yang tidak tertutup dari pendapatan tiket, dengan defisit tahunan operator metro mencapai 800 miliar won atau sekitar Rp10,94 triliun (kurs Rp13,69 per won Korea Selatan).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Profesor Universitas Seoul dari Sekolah Ilmu Perkotaan Internasional Park Hyun mengatakan tarif dasar kereta bawah tanah di Seoul saat ini sebesar 1.550 won atau sekitar Rp21.113. Tarif tersebut dinilai terlalu rendah untuk menutup biaya operasional layanan.

“Tarif dasarnya sendiri sangat rendah, bahkan tidak cukup untuk menutup biaya operasional. Karena itu, sistem tarif ini membutuhkan subsidi dalam porsi yang besar,” ujar Park dalam diskusi bersama delegasi MRT Media Fellowship di Universitas Seoul, Korea Selatan pada Rabu (18/11).



Menurut Park, kebijakan tiket gratis bagi warga berusia di atas 65 tahun menjadi salah satu penyumbang utama defisit operasional Seoul Metro.

Meski begitu, ia menilai kebijakan tersebut masih dapat dibenarkan karena transportasi publik memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Park menjelaskan defisit operasional Seoul Metro mencapai sekitar 800 miliar won atau Rp10,94 triliun per tahun. Angka tersebut belum mencakup dukungan pemerintah kota untuk operasional bus yang mencapai sekitar 400 miliar won atau Rp5,47 triliun.

Dengan demikian, total defisit operasional layanan bus dan kereta bawah tanah di Seoul mencapai kisaran 1,2 triliun won atau Rp16,42 triliun per tahun. Jumlah tersebut setara sekitar 2,4 persen dari anggaran tahunan Pemerintah Metropolitan Seoul yang mencapai 50 triliun won atau Rp684,91 triliun.

“Jadi, total defisit dari bus dan metro sekitar 1,2 triliun won. Anggaran tahunan Pemerintah Metropolitan Seoul sekitar 50 triliun won, sehingga jumlah itu mengambil sekitar 2,4 persen dari anggaran,” ujarnya.

Park mengatakan pemerintah pusat juga ikut menanggung pembangunan infrastruktur transportasi. Pemerintah pusat memberikan kontribusi sebesar 40 persen dari biaya konstruksi kepada Pemerintah Metropolitan Seoul pada tahap pembangunan.

Namun, besaran dukungan untuk operasional transportasi tidak selalu meningkat setiap tahun.

Park menyebut perhitungannya cukup kompleks karena layanan bus dijalankan perusahaan swasta, sementara jaringan kereta bawah tanah di Seoul melibatkan lebih dari delapan hingga sembilan operator, termasuk Seoul Metro, Korail, Incheon Metro, dan operator swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta.

Salah satu faktor yang membuat pendapatan tiket tidak menutup biaya operasional adalah sistem tarif terintegrasi.

Penumpang yang berpindah dari kereta bawah tanah ke bus tidak perlu membayar tarif dasar baru setiap kali berganti moda. Tarif dihitung berdasarkan total jarak perjalanan, meskipun penumpang melakukan beberapa kali perpindahan.

Park menjelaskan sistem tersebut membuat pemerintah kota harus menanggung kekurangan pendapatan tiket dari layanan transportasi yang terintegrasi.

“Ketika berpindah dari metro ke bus, biasanya di Jepang Anda harus membayar tarif dasar dari awal. Namun, di Seoul tidak ada tarif dasar baru setiap kali berpindah. Pembayaran dihitung berdasarkan total jarak perjalanan, meskipun Anda berganti moda beberapa kali,” kata Park.

Selain melalui anggaran pemerintah, sebagian beban pembiayaan juga dibagi kepada masyarakat melalui pembelian obligasi saat registrasi kendaraan.

Park mengatakan warga yang mendaftarkan kendaraan diwajibkan membeli obligasi yang diterbitkan Seoul Metro. Mekanisme tersebut menjadi salah satu bentuk pembiayaan untuk membantu menutup defisit.

“Ketika warga mendaftarkan kendaraan, mereka harus membeli obligasi yang diterbitkan Seoul Metro. Sebenarnya, ini merupakan cara lain untuk memberikan subsidi. Sebagian beban subsidi juga ditanggung oleh masyarakat sendiri,” ujarnya.

Park mengingatkan angka defisit tak sepenuhnya sama dengan subsidi langsung dari pemerintah. Sebagian kebutuhan pembiayaan ditutup melalui pinjaman untuk membayar kewajiban sebelumnya, sehingga mekanisme keuangannya cukup rumit.

Meski defisit operasional berfluktuasi dan tidak terus meningkat setiap tahun, Park memperkirakan bebannya akan bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.

Kebijakan perjalanan gratis bagi warga berusia di atas 65 tahun juga dinilai sulit dihapus karena memiliki manfaat sosial sekaligus konsekuensi politik.

“Semua orang tahu kita membutuhkan subsidi, tetapi kebijakan ini bisa dibenarkan karena transportasi publik memiliki banyak manfaat sosial. Jadi, pemerintah layak menanggung beban defisit tersebut. Secara politik, menghapus subsidi bagi lansia juga tidak mungkin. Saya yakin jika kebijakan itu dibatalkan, orang yang mengambil keputusan akan kalah dalam pemilu,” jelas Park.

Park bahkan mengatakan dirinya akan segera memasuki kelompok usia yang berhak memperoleh tiket gratis tersebut pada tahun berikutnya.

“Saya akan menjadi warga senior yang berhak mendapatkan tiket gratis tahun depan. Jadi, saya juga akan ikut menambah defisit atau subsidi tersebut,” ujarnya.

(del/ins)

Sumber

Sedang Hangat

Jejak Pemberdayaan Menumbuhkan Harapan Menuju Kemandirian

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Jejak Pemberdayaan...

Pemprov Jatim Nonaktifkan Kepala DLH Tersangka Pungli Tambang Rp1,23 M

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemprov Jatim...

Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Bachtiar Nasir...

Pertamina Eco RunFest 2026 Ubah 2,5 Ton Botol Plastik Jadi Jersey

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pertamina Eco...

Komisi II Terbuka Apabila Ada yang Gugat Ijazah Anggota DPR

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Komisi II...

Topik Terbaru

Jejak Pemberdayaan Menumbuhkan Harapan Menuju Kemandirian

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Jejak Pemberdayaan...

Pemprov Jatim Nonaktifkan Kepala DLH Tersangka Pungli Tambang Rp1,23 M

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemprov Jatim...

Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Bachtiar Nasir...

Pertamina Eco RunFest 2026 Ubah 2,5 Ton Botol Plastik Jadi Jersey

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pertamina Eco...

Komisi II Terbuka Apabila Ada yang Gugat Ijazah Anggota DPR

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Komisi II...

Serba-serbi Parkir hingga Jukir Liar Bubar Jalan dari Kawasan Blok M

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Serba-serbi Parkir...

Cash Cost Kompetitif, INALUM Makin Menjanjikan di Pasar Global

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Cash Cost...

Transaksi Perdagangan Bursa Karbon RI Sentuh Rp94,2 M per 30 Oktober

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Transaksi Perdagangan...
spot_img

Baca Juga

Popular Categories